JAYAPURA – Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sedang berlangung, untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua ingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto menyebut ada sanksi tegas kepada ASN jika aktif dalam politik praktis.
“Sanksi tegas bagi ASN yang terlibat dalam politik praktis sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur. Baik itu sanksi administrasi, tindakan disiplin hingga sanksi lainnya,” kata Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (30/8) lalu.
Ia pun mengingatkan agar ASN harus netral di masa masa Pilkada. Sebab sejak 15 Januari lalu telah dilakukan deklarasi netralitas ASN yang saat itu Pj Gubernur Papua masih dijabat M Ridwan Rumasukun.
“Dengan tegas saat itu ASN diingatkan untuk netral dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.
Tak hanya sampai disitu lanjut Jeri, pada 19 Agustus lalu dalam pengarahan Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menegaskan ASN tetap netral dalam proses penyelengaraan pemilihan kepala daerah secara serentak.
“Di setiap kesempatan, pemimpin selalu mengingatkan netralitas ASN di Pilkada, maka harus pedomani itu,” kata Jeri.
Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik di Papua. Kamis lalu Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pilkada.
Dalam kunjungan tersebut, Pj Gubernur Papua ini meninjau fasilitas kesiapan KPU di hari terakhir pendaftaran paslon.
“Dalam kunjungannya itu, gubernur mengingatkan KPU sebagai penyelenggara harus melakukan mitigasi hal hal terkait yang dibutuhkan dalam proses proses seleksi Pilkada serentak,” pungkasnya. (fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos