SENTANI – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura, Salmon Telenggen, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pihaknya melakukan pengangkatan kurang lebih 300 tenaga kerja kebersihan.
Menurut Salmon, para tenaga kerja tersebut telah mulai melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Februari 2026. Mereka ditempatkan di sejumlah titik kerja, mulai dari Kampung Doyo Baru hingga Kampung Nendali Hati Hilang.
“Kurang lebih ada 300 tenaga kerja yang sudah mulai bertugas sejak 1 Februari 2026. Mereka sudah dibagi sesuai lokasi kerja, dari Kampung Doyo Baru sampai Nendi Hati Hilang. Termasuk di dalamnya tenaga harian lepas dan ini berlaku selama satu tahun,” ujarnya, Selasa (24/2).
Terkait operasional armada kebersihan, Salmon menjelaskan bahwa saat ini terdapat 13 kendaraan yang beroperasi. Namun, tiga di antaranya masih terkendala administrasi karena belum membayar pajak kendaraan selama kurang lebih dua tahun.
Akibatnya, proses pengajuan barcode BBM subsidi solar untuk tiga armada tersebut masih dalam tahap penyelesaian. DLH telah berkoordinasi dengan bagian aset untuk segera melakukan pembayaran pajak kendaraan.
“Kalau pajak kendaraan sudah dibayarkan dan STNK sudah diterbitkan, baru bisa kita ajukan barcode BBM subsidi solar untuk armada kebersihan,” jelasnya.
Meski demikian, pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan. Untuk sementara waktu, pihak DLH melakukan koordinasi dengan SPBU agar kendaraan yang masih dalam proses administrasi tetap bisa dilayani sambil menunggu kelengkapan dokumen selesai.
SENTANI – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura, Salmon Telenggen, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pihaknya melakukan pengangkatan kurang lebih 300 tenaga kerja kebersihan.
Menurut Salmon, para tenaga kerja tersebut telah mulai melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Februari 2026. Mereka ditempatkan di sejumlah titik kerja, mulai dari Kampung Doyo Baru hingga Kampung Nendali Hati Hilang.
“Kurang lebih ada 300 tenaga kerja yang sudah mulai bertugas sejak 1 Februari 2026. Mereka sudah dibagi sesuai lokasi kerja, dari Kampung Doyo Baru sampai Nendi Hati Hilang. Termasuk di dalamnya tenaga harian lepas dan ini berlaku selama satu tahun,” ujarnya, Selasa (24/2).
Terkait operasional armada kebersihan, Salmon menjelaskan bahwa saat ini terdapat 13 kendaraan yang beroperasi. Namun, tiga di antaranya masih terkendala administrasi karena belum membayar pajak kendaraan selama kurang lebih dua tahun.
Akibatnya, proses pengajuan barcode BBM subsidi solar untuk tiga armada tersebut masih dalam tahap penyelesaian. DLH telah berkoordinasi dengan bagian aset untuk segera melakukan pembayaran pajak kendaraan.
“Kalau pajak kendaraan sudah dibayarkan dan STNK sudah diterbitkan, baru bisa kita ajukan barcode BBM subsidi solar untuk armada kebersihan,” jelasnya.
Meski demikian, pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan. Untuk sementara waktu, pihak DLH melakukan koordinasi dengan SPBU agar kendaraan yang masih dalam proses administrasi tetap bisa dilayani sambil menunggu kelengkapan dokumen selesai.
