SENTANI – DPD RI Komite IV Perwakilan Papua berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, melaksanakan kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Jayapura Tahun 2025, dengan melibatkan kepala-kepala kampung dan kepala distrik.
Hal ini guna meningkatkan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda menjelaskan, terkait dengan kegiatan workshop yang digelar oleh Anggota DPD RI Komite 4, dalam hal ini Bpk. Henock Puraro yang telah fokus melaksanakan kegiatan tersebut di Kabupaten Jayapura.
“Melalui workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, yang melibatkan kepala-kepala kampung, serta kepala-kepala distrik, dapat meningkatkan pengalaman dan wawasan bagi mereka, karena kita bicara terkait dengan pertanggungjawaban, Kita harus mengerti bahwa ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan ,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (16/4) kemarin.
Diakuinya, hak setiap kampung adalah menerima anggaran, baik melalui sumber APBN dan juga APBD, Akan tetapi ada kewajiban yang harus dilakukan, yaitu pertanggungjawaban.
“Apa yang dilakukan, apa yang dibelanjakan, ini harus dipertanggungjawabkan, untuk itu dengan acara workshop ini, diharapkan dapat menambah edukasi kepada para kepala kampung,” terangnya .
SENTANI – DPD RI Komite IV Perwakilan Papua berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, melaksanakan kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Jayapura Tahun 2025, dengan melibatkan kepala-kepala kampung dan kepala distrik.
Hal ini guna meningkatkan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda menjelaskan, terkait dengan kegiatan workshop yang digelar oleh Anggota DPD RI Komite 4, dalam hal ini Bpk. Henock Puraro yang telah fokus melaksanakan kegiatan tersebut di Kabupaten Jayapura.
“Melalui workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, yang melibatkan kepala-kepala kampung, serta kepala-kepala distrik, dapat meningkatkan pengalaman dan wawasan bagi mereka, karena kita bicara terkait dengan pertanggungjawaban, Kita harus mengerti bahwa ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan ,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (16/4) kemarin.
Diakuinya, hak setiap kampung adalah menerima anggaran, baik melalui sumber APBN dan juga APBD, Akan tetapi ada kewajiban yang harus dilakukan, yaitu pertanggungjawaban.
“Apa yang dilakukan, apa yang dibelanjakan, ini harus dipertanggungjawabkan, untuk itu dengan acara workshop ini, diharapkan dapat menambah edukasi kepada para kepala kampung,” terangnya .
