SENTANI-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayapura telah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) untuk melihat realisasi program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura di Tahun 2020. Ketua Komisi B DPRD Jayapura, Eymus Weya mengatakan, sesuai jadwal, seluruh anggota DPRD Jayapura yang terbagi dalam komisi-komisi melakukan kunjungan kerja ke masing-masing wilayah sesuai yang sudah ditetapkan. “Untuk kami di Komisi B telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa titik, kunjungan pertama ke Sentani Barat, kemudian ke Distrik Depapre, kemudian lanjut ke Distrik Unurumguay dan Distrik Namblong dan Distrik Waibu,”kata Eymus Weya kepada media ini di Kantor DPRD Jayapura, Jumat,(4/12) kemarin. Dia mengatakan, setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja ke lapangan terkait program dan kegiatan dari mitra Komisi B, ada beberapa program kegiatan yang diusulkan atau yang diprogramkan oleh OPD, diantaranya Dinas PU PR, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan sehingga melalui kunjungan kerja itu, pihaknya melakukan dialog dan diskusi langsung dengan masyarakat. “Masyarakat juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah melalui kepada OPD sesuai program kegiatan yang diakomodir dalam APBD, berdasarkan Musrenbang dari tingkat RT/RW, kampung, distrik dan kabupaten,”ujarnya. Di satu sisi, masyarakat juga menyoroti usulan mereka dalam Musrenbang yang tidak semuanya diakomodir melalui APBD Kabupaten Jayapura. “Setiap program yang mereka ajukan kepada pemerintah daerah, ternyata tidak semua diakomodir,” ujarnya. Bahkan yang lebih mengecewakan lagi, masyarakat mengaku, ada juga usulan program yang sudah disampaikan sejak Tahun 2012 lalu. Secara umum kebutuhan yang paling urgen disampaikan oleh masyarakat terkait kebutuhan jalan yang layak untuk transportasi. Karena memang akses perekonomian dari kampung ke kota dan kota ke kampung itu akan berjalan baik jika kondisi jalannya diperhatikan atau diperbaiki oleh pemerintah. “Yang kedua kebutuhan air bersih, karena air bersih ini boleh dikatakan sumber kebutuhan utama dari masyarakat. Kalau di kota, kita masih bisa beli bor dan lain-lain, tapi kalau di kampung tidak bisa,”imbuhnya. (roy/tho)
SENTANI-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayapura telah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) untuk melihat realisasi program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura di Tahun 2020. Ketua Komisi B DPRD Jayapura, Eymus Weya mengatakan, sesuai jadwal, seluruh anggota DPRD Jayapura yang terbagi dalam komisi-komisi melakukan kunjungan kerja ke masing-masing wilayah sesuai yang sudah ditetapkan. “Untuk kami di Komisi B telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa titik, kunjungan pertama ke Sentani Barat, kemudian ke Distrik Depapre, kemudian lanjut ke Distrik Unurumguay dan Distrik Namblong dan Distrik Waibu,”kata Eymus Weya kepada media ini di Kantor DPRD Jayapura, Jumat,(4/12) kemarin. Dia mengatakan, setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja ke lapangan terkait program dan kegiatan dari mitra Komisi B, ada beberapa program kegiatan yang diusulkan atau yang diprogramkan oleh OPD, diantaranya Dinas PU PR, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan sehingga melalui kunjungan kerja itu, pihaknya melakukan dialog dan diskusi langsung dengan masyarakat. “Masyarakat juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah melalui kepada OPD sesuai program kegiatan yang diakomodir dalam APBD, berdasarkan Musrenbang dari tingkat RT/RW, kampung, distrik dan kabupaten,”ujarnya. Di satu sisi, masyarakat juga menyoroti usulan mereka dalam Musrenbang yang tidak semuanya diakomodir melalui APBD Kabupaten Jayapura. “Setiap program yang mereka ajukan kepada pemerintah daerah, ternyata tidak semua diakomodir,” ujarnya. Bahkan yang lebih mengecewakan lagi, masyarakat mengaku, ada juga usulan program yang sudah disampaikan sejak Tahun 2012 lalu. Secara umum kebutuhan yang paling urgen disampaikan oleh masyarakat terkait kebutuhan jalan yang layak untuk transportasi. Karena memang akses perekonomian dari kampung ke kota dan kota ke kampung itu akan berjalan baik jika kondisi jalannya diperhatikan atau diperbaiki oleh pemerintah. “Yang kedua kebutuhan air bersih, karena air bersih ini boleh dikatakan sumber kebutuhan utama dari masyarakat. Kalau di kota, kita masih bisa beli bor dan lain-lain, tapi kalau di kampung tidak bisa,”imbuhnya. (roy/tho)
