Mandenas: Negara Harus Introspeksi Diri Terhadap Persoalan Papua

JAYAPURA-Anggota Komisi I DPR RI, Yan P. Mandenas berharap pemerintah pusat tidak menyikapi berlebihan namun tetap fokus pada penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan tanpa ada penyelesaian tuntas hingga saat ini.
Menurutnya jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua merdeka, hal ini merupakan respon panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas. Bahkan Papua ibarat daerah operasi militer yang tidak pernah tuntas dalam penanganan konflik sosial politik. Sehingga sangat disayangkan cipta kondisi terus terjadi di tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati masyarakat Papua oleh oknum- oknum yang tidak bertangung jawab.
Hal ini menurut Mandenas berakibat pada respon masyarakat Papua seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negerinya sendiri, dengan melihat korban rakyat Papua ibarat makhluk yang tidak berharga dimata pemerintah pusat.
“Saya berharap pemerintah pusat segera mengintrospeksi diri tentang berbagai sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap penanganan berbagai persoalan Papua. Mulai dari penanganan keamanan, konflik sosial politik, korupsi, pembangunan manusia Papua, pemberdayaan orang asli Papua dan penyelesaian pelangaran HAM di Papua yang tak kunjung usai,” ungkap legislator asal Papua dalam rilisnya yang diterima Cenderawasih Pos, Jumat (4/12).
Mandenas berharap penanganan Papua bukan sekedar implementasi kebijakan semata terhadap pembangunan di Papua. Namun yang terlebih penting tidak terjadi diskriminasi yang berlebihan terhadap rakyat Papua, dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah. Termasuk kelompok masyarakat tertentu yang sanggat diskriminatif terhadap masayarakat Papua khususnya dalam penanganan masalah sosial politik yang sering mendapatkan reaksi dari masayarakat Papua di seluruh pelosok tanah air.
Pemerintah menurutnya perlu menetapkan kebijakan yang relevan dan dapat diterima seluruh rakyat Papua tanpa harus menutupi dosa pemerintah terhadap perilaku oknum-onum aparat yang terus menerus mencoreng institusinya. Dengan perilaku yang tidak menunjukan profesionalisme tugas mereka terhadap rakyat Papua.
“Apapun aspirasi rakyat Papua hari ini merupakan ungkapan kekecewaan mereka terhadap berbagai kejadian dan kejanggalan yang tak kunjung usai di tanah Papua. Sepanjang pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, saya yakin akan ada solusi damai di tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Ditambahkan, rakyat Papua butuh perlakuan yang adil. Sebab tanpa keadilan di tanah Papua, Mandenas yakin eskalasi politik tidak akan berakhir. Karena rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri.
“Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan konflik di Papua selama ini, kalau bukan pemerintah lewat arogansinya dalam berbagai kebijakan yang sering lalai dalam penerapan di lapangan. Untuk itu, pemerintah jangan menutupi dosa dan kejahatan negara terhadap rakyat Papua, tapi mari kita jadikan rakyat Papua sebagai subjek pembangunan lewat partisipasi mereka. Sehingga masyarakat Papua akan selalu merasa dihargai dan diberikan tempat oleh pemerintah,” tambahnya.
Disisi lain evalusi dan dialog menurutnya harus terus dilakukan melalui perangkat pemerintah yang ada. “Saya berharap perilaku aparat perlu dibenahi total lewat kebijakan satuan oranganisasi yang relevan terhadap sikap dan keinginan rakyat Papua,” pungkasnya.(fia/gin/nat)

JAYAPURA-Anggota Komisi I DPR RI, Yan P. Mandenas berharap pemerintah pusat tidak menyikapi berlebihan namun tetap fokus pada penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan tanpa ada penyelesaian tuntas hingga saat ini.
Menurutnya jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua merdeka, hal ini merupakan respon panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas. Bahkan Papua ibarat daerah operasi militer yang tidak pernah tuntas dalam penanganan konflik sosial politik. Sehingga sangat disayangkan cipta kondisi terus terjadi di tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati masyarakat Papua oleh oknum- oknum yang tidak bertangung jawab.
Hal ini menurut Mandenas berakibat pada respon masyarakat Papua seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negerinya sendiri, dengan melihat korban rakyat Papua ibarat makhluk yang tidak berharga dimata pemerintah pusat.
“Saya berharap pemerintah pusat segera mengintrospeksi diri tentang berbagai sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap penanganan berbagai persoalan Papua. Mulai dari penanganan keamanan, konflik sosial politik, korupsi, pembangunan manusia Papua, pemberdayaan orang asli Papua dan penyelesaian pelangaran HAM di Papua yang tak kunjung usai,” ungkap legislator asal Papua dalam rilisnya yang diterima Cenderawasih Pos, Jumat (4/12).
Mandenas berharap penanganan Papua bukan sekedar implementasi kebijakan semata terhadap pembangunan di Papua. Namun yang terlebih penting tidak terjadi diskriminasi yang berlebihan terhadap rakyat Papua, dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah. Termasuk kelompok masyarakat tertentu yang sanggat diskriminatif terhadap masayarakat Papua khususnya dalam penanganan masalah sosial politik yang sering mendapatkan reaksi dari masayarakat Papua di seluruh pelosok tanah air.
Pemerintah menurutnya perlu menetapkan kebijakan yang relevan dan dapat diterima seluruh rakyat Papua tanpa harus menutupi dosa pemerintah terhadap perilaku oknum-onum aparat yang terus menerus mencoreng institusinya. Dengan perilaku yang tidak menunjukan profesionalisme tugas mereka terhadap rakyat Papua.
“Apapun aspirasi rakyat Papua hari ini merupakan ungkapan kekecewaan mereka terhadap berbagai kejadian dan kejanggalan yang tak kunjung usai di tanah Papua. Sepanjang pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, saya yakin akan ada solusi damai di tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Ditambahkan, rakyat Papua butuh perlakuan yang adil. Sebab tanpa keadilan di tanah Papua, Mandenas yakin eskalasi politik tidak akan berakhir. Karena rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri.
“Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan konflik di Papua selama ini, kalau bukan pemerintah lewat arogansinya dalam berbagai kebijakan yang sering lalai dalam penerapan di lapangan. Untuk itu, pemerintah jangan menutupi dosa dan kejahatan negara terhadap rakyat Papua, tapi mari kita jadikan rakyat Papua sebagai subjek pembangunan lewat partisipasi mereka. Sehingga masyarakat Papua akan selalu merasa dihargai dan diberikan tempat oleh pemerintah,” tambahnya.
Disisi lain evalusi dan dialog menurutnya harus terus dilakukan melalui perangkat pemerintah yang ada. “Saya berharap perilaku aparat perlu dibenahi total lewat kebijakan satuan oranganisasi yang relevan terhadap sikap dan keinginan rakyat Papua,” pungkasnya.(fia/gin/nat)