SENTANI -Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan minggu kedua Bulan Agustus 2024 di Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayapura baru mencapai Rp 61 miliar dari target PAD 2024 Rp 150 miliar. Hal ini dikatakan Kepala Bapenda Kabupaten Jayapura, Edi Susanto, Selasa (3/9) kemarin.
Edi mengaku, optimalisasi penerimaan PAD saat ini cukup lambat. Hal ini dikarenakan pencapaian target dari masing- masing OPD pemungut yang membantu menarik retribusi masih banyak yang belum tercapai, bahkan ada yang minta dikurangi targetnya. Hal ini juga mempengaruhi optimalisasi penerimaan PAD.
Ditambah lagi, saat ini baru saja ada penerimaan peserta didik baru. Hal inilah yang mempengaruhi masyarakat dalam hal perekonomian jadi kurang stabil, karena banyak kebutuhan lainnya yang harus dibayarkan.
“Adanya inflasi juga mempengaruhi penerimaan PAD Kabupaten Jayapura, sehingga perputaran ekonomi di masyarakat juga cukup berpengaruh. Ditambah lagi kelesuan di bidang usaha seperti perhotelan karena adanya DOB maka tingkat hunian kamar dan kegiatan juga berkurang,”ucapnya.
SENTANI -Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan minggu kedua Bulan Agustus 2024 di Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayapura baru mencapai Rp 61 miliar dari target PAD 2024 Rp 150 miliar. Hal ini dikatakan Kepala Bapenda Kabupaten Jayapura, Edi Susanto, Selasa (3/9) kemarin.
Edi mengaku, optimalisasi penerimaan PAD saat ini cukup lambat. Hal ini dikarenakan pencapaian target dari masing- masing OPD pemungut yang membantu menarik retribusi masih banyak yang belum tercapai, bahkan ada yang minta dikurangi targetnya. Hal ini juga mempengaruhi optimalisasi penerimaan PAD.
Ditambah lagi, saat ini baru saja ada penerimaan peserta didik baru. Hal inilah yang mempengaruhi masyarakat dalam hal perekonomian jadi kurang stabil, karena banyak kebutuhan lainnya yang harus dibayarkan.
“Adanya inflasi juga mempengaruhi penerimaan PAD Kabupaten Jayapura, sehingga perputaran ekonomi di masyarakat juga cukup berpengaruh. Ditambah lagi kelesuan di bidang usaha seperti perhotelan karena adanya DOB maka tingkat hunian kamar dan kegiatan juga berkurang,”ucapnya.
