WAMENA– Himpunan Pengusaha Jayawijaya dan ASN dilingkungan Pemda Jayawijaya mempertanyakan realisasi APBD TA 2024 yang belum berjalan normal di setiap OPD hingga bulan mei ini sehingga juga mempengaruhi pengadaan barang dan jasa yang terlambat dilakukan pelelangan di LPSE Kabupaten Jayawijaya.
Salah satu pengusaha OAP asal Jayawijaya Benny Wetipo menyatakan baru ditahun ini APBD Kabupaten Jayawijaya belum direalisasi sampai dengan bulan Mei, sehingga mempengaruhi pelelangan barang dan jasa pada setiap OPD, bahkan hak -hak ASN juga belum terealisasi oleh karena itu pihaknya meminta penjelasan dari pimpinan daerah terkait dengan masalah ini.
“Kami minta harus ada kejelasan apabila di waktu kedepan ada temuan terkait pengadaan barang dan jasa kira-kira siapa yang bertanggungjawab ini harus dituangkan dalam surat pernyataan,”ungkapnya dalam orasi di kantor Otonom Pemda Jayawijaya Rabu (23/5) kemarin
Koordinator Aksi Imanuel Ikinea menyatakan menyampaikan ada 7 tuntutan yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah, yang pertama segera merealisasikan APBD Kabupaten Jayawijaya TA 2024, kedua meminta penjelasan jumlah pagu anggaran yang disediakan dalam pengadaan barang dan jasa.
“tuntutan ke tiga minta penjelasan jumlah paket baik secara tender umum, tender terbatas (khusus OAP) dan penunjukan langsung, serta tak melibatkan Pengusaha Non OAPdalam pengadaan paket barang dan jasa,”beber Ikinea
Imanuel menegaskan tututan ke empat meminta jaminan realisasi anggaran, ke lima, tak melibatkan pengusahan yang berdomisili diluar Jayawijaya, enam , tak melibatkan pengusaha dari wadah yang tidak terorganisir secara nasional, tujug , apabila batas waktu yang ditentukan tidak ditindak lanjuti maka pihaknya akan menduduki kantor pemerintah di Jayawijaya.
“aksi ini murni dari Kami pengusaha dan masyarakat Jayawijaya tidak ada sangkut paut dengan pemerintah atau politik, ini murni untuk menuntut hak sebagai pengusaha Jayawijaya tidak ada unsur lain jadi jangan mencurigai jika aksi ini berlatar berlakang orang lain,”tegasnya
Dalam Aksi tersebut PJ Bupati Jayawijaya Dr, Sumule Tumbo, SE, MM menjelaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD di dorong secara transparan, efektif dan bertanggungjawab dengan mengutamakan kebijakan afirmasi kepada OAP telah dilaksanakan dan direalisasikan.
“selaku kepala Pemerintahan dalam masa transisi ini, kami tidak punya kepentingan politik apapun, semata -mata melaksanakan amanah untuk mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel, ini memberikan masukan dan saya ajak semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan masyarakat,” bebernya.
Menurutnya, dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, transparan, sehingga sudah dimasukan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan ini berproses, dan dua hari ini sudah dilakukan peningkatan SDM khusus Pengusahan OAP tanpa terkecuali dan saat ini masih berlangsung.
“saat ini kita lakukan pembinaan terhadap Pengusaha OAP tanpa terkecuali tidak membeda -bedakan ikut bergabung semua mendengarkan arahan dari tim LPSE pusat untuk membantu kita dalam malakukan keberpihakan pada OAP,” jelasnya
Sementara itu kepala LPSE Kabupaten Jayawijaya Imanuel Herman Medlama SSTP menjelaskan jika dalam dua hari ini pihaknya sedang menjalankan program peningkatan kapasitas pengadaan barang jasa yang meli[puti OPD dan pengusaha OAP yang ada di Jayawijaya sebagai mitra, tujuannya untuk menjelaskan posisi proses yang sementara sedang berlangsung, dengan harapan proses ini dapat diperhatikan oleh pengusaha. (jo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos