Ia juga menerangkan OPD teknis itu tahu dinas mana saja yang menggunakan anggaran Otsus Papua itu mereka harus dipanggil saja, kalau OPD tak mampu atau tak bisa mempertanggungjawabkan dana itu maka di tahun anggaran berikutnya tidak usah diberikan program dan kegiatan dari sumber dana otsus.
Ia menambahkan DPRP akan mendorong ke OPD teknis yang mengelola anggaran dari semua sumber anggaran ini agar lebih proaktif dalam mempersiapkan pertanggungjawabannya, bukan hanya meminta tambahan anggaran saja, lebih baik anggaran yang sedikit itu digunakan sesuai dengan yang direncanakan, di programkan dan tepat sasaran.
“Pertanggungjawabannya juga harus cepat yang sudah dipakai itu dipertanggungjawabkan, oleh karena itu kami harapkan tidak hanya ada kerjasama tapi juga ada ketegasan eksekutif agar jangan lagi di akhir tahun kegiatan dilaksanakan baru uang beredar,” tambahnya. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos