DPRD Tak Tolak Usulan Pemerintah Hanya Perlu Melihat Ketersediaan Anggaran
PJ Bupati Jayawijaya Dr Sumule Tumbo, SE, MM
“ini menjadi konsen prioritas kita dari Pemerintah daerah, anggaran yang ada ini saya melihat belum sepenuhnya difokuskan ke pelayanan dasar sehingga saya minta kepada Sekda selaku ketua TAPD dan Kepala OPD agar legowo menyesuaikan anggarannya untuk kepentingan keberpihakan pada pelayanan dasar masyarakat sesuai skala prioritas nasional,”kata Sumule Tumbo.
Menurutnya Dalam menjalankan program nasional ini termasuk menjaga inflasi daerah bagaimana menjaga kestabilan harga barang dipasaran Wamena, bisa ditekan dan daya beli masyarakat bisa terjangkau, hal ini yang kemudain telah dibicarakan dengan DPRD Jayawijaya dalam hal ini Banggar, sehingga pemerintah dan OPD terkait memastikan sinergitas anggaran ini berpihak kepada masyarakat.
“Jadi ini menjadi tugas utama pemerintah daerah untuk memastikan anggaran itu berpihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga nantinya dilakukan penyesuaian anggaran pada setiap OPD,” jelas PJ Bupati Jayawijaya.
Wakil Ketua II DPRD Jayawijaya Reynold Bukorsyom (FOTO:Denny/ Cepos)
Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Jayawijaya Reynold Bukorsyom menyatakan sebenarnya program yang sudah dimasukan dalam RAPBD dan telah dilakukan koreksi dan evaluasi oleh Gubernur Papua pegunungan itu sebenarnya bagian yang telah melalui proses dari LKPD sampai dengan RAPBD. Masalahnya kalau mau mengubah itu DPRD sama sekali tak menolak apa yang disampaikan PJ Bupati hanya masalahnya melihat aturan penyusunan itu sendiri dan yang kedua ketersediaan dana.
“dalam pertemuan dengan PJ kita sudahsampaikan kalau kita tidak menolak namun kita harus melihat aturan dan ketersediaan dananya sebab semua yang mau kita lakukan harus ada sumber anggarannya, tapi kalau dipaksakan untuk merubah kita harus memangkas program dan kegiatan yang sudah ada,”bebernya (jo)
“ini menjadi konsen prioritas kita dari Pemerintah daerah, anggaran yang ada ini saya melihat belum sepenuhnya difokuskan ke pelayanan dasar sehingga saya minta kepada Sekda selaku ketua TAPD dan Kepala OPD agar legowo menyesuaikan anggarannya untuk kepentingan keberpihakan pada pelayanan dasar masyarakat sesuai skala prioritas nasional,”kata Sumule Tumbo.
Menurutnya Dalam menjalankan program nasional ini termasuk menjaga inflasi daerah bagaimana menjaga kestabilan harga barang dipasaran Wamena, bisa ditekan dan daya beli masyarakat bisa terjangkau, hal ini yang kemudain telah dibicarakan dengan DPRD Jayawijaya dalam hal ini Banggar, sehingga pemerintah dan OPD terkait memastikan sinergitas anggaran ini berpihak kepada masyarakat.
“Jadi ini menjadi tugas utama pemerintah daerah untuk memastikan anggaran itu berpihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga nantinya dilakukan penyesuaian anggaran pada setiap OPD,” jelas PJ Bupati Jayawijaya.
Wakil Ketua II DPRD Jayawijaya Reynold Bukorsyom (FOTO:Denny/ Cepos)
Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Jayawijaya Reynold Bukorsyom menyatakan sebenarnya program yang sudah dimasukan dalam RAPBD dan telah dilakukan koreksi dan evaluasi oleh Gubernur Papua pegunungan itu sebenarnya bagian yang telah melalui proses dari LKPD sampai dengan RAPBD. Masalahnya kalau mau mengubah itu DPRD sama sekali tak menolak apa yang disampaikan PJ Bupati hanya masalahnya melihat aturan penyusunan itu sendiri dan yang kedua ketersediaan dana.
“dalam pertemuan dengan PJ kita sudahsampaikan kalau kita tidak menolak namun kita harus melihat aturan dan ketersediaan dananya sebab semua yang mau kita lakukan harus ada sumber anggarannya, tapi kalau dipaksakan untuk merubah kita harus memangkas program dan kegiatan yang sudah ada,”bebernya (jo)
