Ia meminta Gubernur Papua Pegunungan dan DPRP Papua Pegunungan segera membentuk pansus dan turun ke lokasi tersebut untuk memberikan akses kepada masyarakat gune menyelamatkan warga yang selamat dari bencana tersebut, karena Bupati Nduga sudah mengeluarkan status tanggap darurat sehingga siapapun boleh masuk.
“Saya kita kalau sudah ada tanggap darurat siapa saja bisa masuk termasuk TNI/Polri, kami beri waktu selama dua hari untuk memproses permintaan kami membuka akses, apabila tidak saya akan turun melakukan demo di Kantor DPRP Papua Pegunungan,”kata Arim
Di tempat yang sama Ketua DPC Maklin Nduga di kota Studi Jayawijaya Onggen Wiringgen meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan transportasi seperti dua helikopter agar bisa digunakan hingga sampai di distrik Mebrok guna mencari warga yang selamat dari bencana banjir dan longsor.
“Kami ingin ada akses transportasi yang memadai sebab medan diwilayah tersebut cukup berat dan tidak diberikan akses oleh Militer Non Organik, kalau buka akses kepala distrik dan kepala kampung mau untuk turun lapangan melakukan pencarian,” bebernya.
Sementara itu Anggota DPRK Nduga, Leri Gwijangge, menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya respons pemerintah. Ia menyoroti minimnya koordinasi dan tidak adanya tim pencarian yang diturunkan ke lokasi terdampak, terutama di sepanjang aliran Sungai Yuguru.
“Kami sudah sampaikan berulang kali kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, bahkan ke Basarnas, tapi tidak ada respon. Masyarakat tidak bisa melakukan pencarian karena trauma dan kehadiran aparat TNI di sepanjang Kali Yuguru distrik Meborok ,” bebernya
Ia meminta Gubernur Papua Pegunungan dan DPRP Papua Pegunungan segera membentuk pansus dan turun ke lokasi tersebut untuk memberikan akses kepada masyarakat gune menyelamatkan warga yang selamat dari bencana tersebut, karena Bupati Nduga sudah mengeluarkan status tanggap darurat sehingga siapapun boleh masuk.
“Saya kita kalau sudah ada tanggap darurat siapa saja bisa masuk termasuk TNI/Polri, kami beri waktu selama dua hari untuk memproses permintaan kami membuka akses, apabila tidak saya akan turun melakukan demo di Kantor DPRP Papua Pegunungan,”kata Arim
Di tempat yang sama Ketua DPC Maklin Nduga di kota Studi Jayawijaya Onggen Wiringgen meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan transportasi seperti dua helikopter agar bisa digunakan hingga sampai di distrik Mebrok guna mencari warga yang selamat dari bencana banjir dan longsor.
“Kami ingin ada akses transportasi yang memadai sebab medan diwilayah tersebut cukup berat dan tidak diberikan akses oleh Militer Non Organik, kalau buka akses kepala distrik dan kepala kampung mau untuk turun lapangan melakukan pencarian,” bebernya.
Sementara itu Anggota DPRK Nduga, Leri Gwijangge, menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya respons pemerintah. Ia menyoroti minimnya koordinasi dan tidak adanya tim pencarian yang diturunkan ke lokasi terdampak, terutama di sepanjang aliran Sungai Yuguru.
“Kami sudah sampaikan berulang kali kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, bahkan ke Basarnas, tapi tidak ada respon. Masyarakat tidak bisa melakukan pencarian karena trauma dan kehadiran aparat TNI di sepanjang Kali Yuguru distrik Meborok ,” bebernya
