WAMENA– Pemprov Papua Pegunungan menegaskan jika bendara di setiap OPD harus memiliki sertifikasi pelatihan perbendaharaan karena berhubungan dengan pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya agar tak menjadi permasalahan di kemudian hari.
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo. S.E, M.BA menyatakan banyak ASN yang ingin menjadi bendahara di dalam OPD nya masing -masing, namun sayangnya banyak juga yang tidak mempunyai kemampuan, sehingga penyalagunaan anggaran sangat berpontensi terjadi pada jabatan itu.
“Ini sangat berbahanya, oleh karena itu dalam pemerintahanan saya ASN yang ditunjuk menjadi bendahara harus memiliki sertifikasi pelatihan perbendaharaan,”ungkapnya di Wamena Senin (9/6).
Untuk melangkapi sertifikasi tersebut, Gubernur Tabo, juga meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyediakan waktu selama 3 hari atau seminggu untuk membina para bendahara dilingkungan Pemprov Papua Pegunungan tentang cara -cara penyajian administrasi yang benar.
WAMENA– Pemprov Papua Pegunungan menegaskan jika bendara di setiap OPD harus memiliki sertifikasi pelatihan perbendaharaan karena berhubungan dengan pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya agar tak menjadi permasalahan di kemudian hari.
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo. S.E, M.BA menyatakan banyak ASN yang ingin menjadi bendahara di dalam OPD nya masing -masing, namun sayangnya banyak juga yang tidak mempunyai kemampuan, sehingga penyalagunaan anggaran sangat berpontensi terjadi pada jabatan itu.
“Ini sangat berbahanya, oleh karena itu dalam pemerintahanan saya ASN yang ditunjuk menjadi bendahara harus memiliki sertifikasi pelatihan perbendaharaan,”ungkapnya di Wamena Senin (9/6).
Untuk melangkapi sertifikasi tersebut, Gubernur Tabo, juga meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyediakan waktu selama 3 hari atau seminggu untuk membina para bendahara dilingkungan Pemprov Papua Pegunungan tentang cara -cara penyajian administrasi yang benar.
