Stunting dan BUMDes Jadi Prioritas Intervensi Pemerintah
WAMENA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung mengingatkan kepada kepala Kampung dari 328 Kampung dari 40 Distrik di seluruh Kabupaten Jayawijaya agar menggunakan anggaran dana desa Tahap Kedua ini sesuai dengan peruntukannya sebab dalam anggaran tersebut sudah ditetapkan setiap program yang harus dilakukan sesuai dengan berasan anggarannya.
Plt. Kepala Dinas DPMK Kabupaten Jayawijaya Lepinus Gombo, SPd, MSi menyatakanterkait pencairan dana desa tahapo II tahun 2023 sudah dilakukan mulai minggu lalu, sampai dengan saat ini sehingga sudah 2 minggu pihaknya sedang proses, dimana dari Proses ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi seluruh kepala kampung.
“alokasi dana desa 25 ini harus disalurkan untuk Bantuan langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat penerima manfaat yaitu masyarakat yang tak mampu, dan memang harus ditolong yang bisa menerima manfaat dari 25 persen itu,”ungkapnya Senin (6/11) kemarin.
Kata Lepinus dari dana Desa Tahap II ini ada juga yang namanya Non BLT, dalam itu ada beberapa program local desa yang telah di programkan dalam APBKam seperti Infrastruktur local desa maupun pemberdayaan ekonomi desa yang telah di programkan melalui Muskam, tapi dalam situ juga ada presentase anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi yaitu Alokasi dana Stanting 8 persen dan BUMDes atau BUMKAm 10 Persen
Stunting dan BUMDes Jadi Prioritas Intervensi Pemerintah
WAMENA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung mengingatkan kepada kepala Kampung dari 328 Kampung dari 40 Distrik di seluruh Kabupaten Jayawijaya agar menggunakan anggaran dana desa Tahap Kedua ini sesuai dengan peruntukannya sebab dalam anggaran tersebut sudah ditetapkan setiap program yang harus dilakukan sesuai dengan berasan anggarannya.
Plt. Kepala Dinas DPMK Kabupaten Jayawijaya Lepinus Gombo, SPd, MSi menyatakanterkait pencairan dana desa tahapo II tahun 2023 sudah dilakukan mulai minggu lalu, sampai dengan saat ini sehingga sudah 2 minggu pihaknya sedang proses, dimana dari Proses ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi seluruh kepala kampung.
“alokasi dana desa 25 ini harus disalurkan untuk Bantuan langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat penerima manfaat yaitu masyarakat yang tak mampu, dan memang harus ditolong yang bisa menerima manfaat dari 25 persen itu,”ungkapnya Senin (6/11) kemarin.
Kata Lepinus dari dana Desa Tahap II ini ada juga yang namanya Non BLT, dalam itu ada beberapa program local desa yang telah di programkan dalam APBKam seperti Infrastruktur local desa maupun pemberdayaan ekonomi desa yang telah di programkan melalui Muskam, tapi dalam situ juga ada presentase anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi yaitu Alokasi dana Stanting 8 persen dan BUMDes atau BUMKAm 10 Persen
