JAYAPURA – Adanya isu soal usulan pemekaran Kabupaten Mapia Raya atau pecahan dari Kabupaten induk Dogiyai mendapat penolakan dari mahasiswa Simapitowa, FK-PMLHK dan para mahasiswa Mee di STFT Fajar Timur. Mereka menyatakan penolakan langsung di DPR Papua dalam bentuk aksi demo. Kordinator Lapangan, Mapians Motte ketika menyebut bahwa Dogiyai dalam segala aspek pembangunan baik ekonomi, pendidikan, kesehatan infrastruktur dan lainnya masih jauh dari siap.
Perwakilan mahasiswa menyerahkan pernyataan sikap yang diterima anggota DRP Papua, Laurenz Kadepa disela-sela aksi demo, Rabu (1/7) kemarin di Kantor DPR Papua.
Jumlah penduduk juga tak seberapa ditambah dengan kesiapan lainnya yang biasa dijadikan tolok ukur pembangunan serta kemajuan suatu daerah. Apalagi dikatakan wilayah Mapia berisi banyak tempat sacral yang harus dijaga dan jika dibuka maka ada banyak lokasi yang hilang “Jangan mencari kesempatan. Rakyat Papua sedang trauma menghadapi pandemi Covid-19 tapi tiba – tiba rencana ini muncul, kami tolak,” kata Mapians sebelum menyerahkan pernyataan sikap kepada Laurenz Kadepa, salah satu anggota DPR Papua yang menerima aspirasi tersebut.
Malah para pendemo mengancam bila niat tersebut terus dilanjutkan maka Dogiyai disarankan dikembalikan ke kabupaten induk Nabire karena hingga kini tidak mampu membangun dan memajukan daerah dan masyarakatnya. Laurenz menyampaikan bahwa aspirasi ini akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang di DPRP. “Ini akan kami teruskan,” singkat Kadepa didampingi Ketua Fraksi PAN DPR Papua, Sinut Busup, Anggota Komisi I DPR Papua, Las Narigi, Anggota DPR Papua, Namantus Gwijange, Thomas Sondegau, Mesak Magai, Alfred Fredy Anouw dan Apeniel Sani.
Anggota DPR Papua, Mesak Magai menambahkan isu pemekaran Mapia Raya ini hanya dibangun oleh sekelompok orang dan ia meyakini masih sulit mengingat Dogiyai baru lahir tahun 2008. “ Dogiyai ini seperti anak kecil. Tali pusar saja belum sembuh. Tadi disampaikan kantor saja masih sewa dan saya akan sampaikan bupati agar bangun kantor dulu, tidak perlu piker yang lain,” tegasnya.
Apalagi moratorium terhadap usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) belum dicabut oleh pemerintah. Senada disampaikan Alfred F Anouw yang merupakan asli Dogiyai. “Kita tahu jumlah penduduk Mapia hanya 5 ribu saja, kedua sumber daya manusia yang siap bekerja sangat minim. SDM orang Mapia siap termasuk soal wilayah. “Tidak perlu ditanggapi soal pemekaran ini, karena moratorium DOB belum dicabut pusat,” pungkasnya. (ade/wen)
JAYAPURA – Adanya isu soal usulan pemekaran Kabupaten Mapia Raya atau pecahan dari Kabupaten induk Dogiyai mendapat penolakan dari mahasiswa Simapitowa, FK-PMLHK dan para mahasiswa Mee di STFT Fajar Timur. Mereka menyatakan penolakan langsung di DPR Papua dalam bentuk aksi demo. Kordinator Lapangan, Mapians Motte ketika menyebut bahwa Dogiyai dalam segala aspek pembangunan baik ekonomi, pendidikan, kesehatan infrastruktur dan lainnya masih jauh dari siap.
Perwakilan mahasiswa menyerahkan pernyataan sikap yang diterima anggota DRP Papua, Laurenz Kadepa disela-sela aksi demo, Rabu (1/7) kemarin di Kantor DPR Papua.
Jumlah penduduk juga tak seberapa ditambah dengan kesiapan lainnya yang biasa dijadikan tolok ukur pembangunan serta kemajuan suatu daerah. Apalagi dikatakan wilayah Mapia berisi banyak tempat sacral yang harus dijaga dan jika dibuka maka ada banyak lokasi yang hilang “Jangan mencari kesempatan. Rakyat Papua sedang trauma menghadapi pandemi Covid-19 tapi tiba – tiba rencana ini muncul, kami tolak,” kata Mapians sebelum menyerahkan pernyataan sikap kepada Laurenz Kadepa, salah satu anggota DPR Papua yang menerima aspirasi tersebut.
Malah para pendemo mengancam bila niat tersebut terus dilanjutkan maka Dogiyai disarankan dikembalikan ke kabupaten induk Nabire karena hingga kini tidak mampu membangun dan memajukan daerah dan masyarakatnya. Laurenz menyampaikan bahwa aspirasi ini akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang di DPRP. “Ini akan kami teruskan,” singkat Kadepa didampingi Ketua Fraksi PAN DPR Papua, Sinut Busup, Anggota Komisi I DPR Papua, Las Narigi, Anggota DPR Papua, Namantus Gwijange, Thomas Sondegau, Mesak Magai, Alfred Fredy Anouw dan Apeniel Sani.
Anggota DPR Papua, Mesak Magai menambahkan isu pemekaran Mapia Raya ini hanya dibangun oleh sekelompok orang dan ia meyakini masih sulit mengingat Dogiyai baru lahir tahun 2008. “ Dogiyai ini seperti anak kecil. Tali pusar saja belum sembuh. Tadi disampaikan kantor saja masih sewa dan saya akan sampaikan bupati agar bangun kantor dulu, tidak perlu piker yang lain,” tegasnya.
Apalagi moratorium terhadap usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) belum dicabut oleh pemerintah. Senada disampaikan Alfred F Anouw yang merupakan asli Dogiyai. “Kita tahu jumlah penduduk Mapia hanya 5 ribu saja, kedua sumber daya manusia yang siap bekerja sangat minim. SDM orang Mapia siap termasuk soal wilayah. “Tidak perlu ditanggapi soal pemekaran ini, karena moratorium DOB belum dicabut pusat,” pungkasnya. (ade/wen)
