Friday, September 20, 2024
24.7 C
Jayapura

Kemenkumham Ingatkan Soal Orang Asing

WAMENA– Inovasi kinerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang dikemas dalam program “Kanwil Kemenkumham Papua Melayani Papua Pegunungan” menuai apresiasi dari pemda. Sejak Senin (29/7) hingga Kamis (1/8) 3 divisi diantaranya Divisi Keimigrasian, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Divisi Administrasi melakukan pertemuan di Wamena.

Kehadiran Kakanwil Papua disambut hangat PJ Sekda Papua Pegunungan, Drs Wasuok Demianus Siep. Kanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba menyatakan pihaknya menyampaikan kehadirannya bersama tim ke Wamena upaya melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sama halnya yang sudah dilakukan pada Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah.

“Program kami Kanwil Kemenkumha Papua melayani Papua pegunungan tentu menghadirkan berbagai layanan diantaranya Keimigrasian, Kekayaan Intelektual, PT. Perseroan Perorangan, Apostille, Harmonisasi Perda dan Pengukuhan Gugus Tugas Bisnis dan HAM,” ungkap Ayorbaba Selasa (30/7) dikantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

Baca Juga :  Dorong Pembangunan, Pemprov Papua Pegunungan Gandeng Uncen

Dikatakan kehadirannya sesuai amanat Perpres Nomor 60 Tahun 2023 mengamanatkan untuk setiap provinsi harus mengukuhkan gugus tugas bisnis dan HAM.

“Pengukuhan Gugus Tugas Bisnis dan HAM memastikan semua perusahaan yang memperkerjakan orang baik Asli Papua maupun Non OAP harus memenuhi unsur HAM bagi pekerjanya,” jelasnya.

Selain emngukuhkan tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM, Pemkab dan Kemenkumham juga  melakukan rapat terbatas berkaitan dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

Ini agar WNA yang berada di Wamena harus memberi dampak positif dalam peningkatan ekonomi Pemprov Papua Pegunungan.

“Pengukuhan yang akan dilakukan, melibatkan unsur pimpinan OPD,” tambahnya.

Kakanwil juga melaporkan telah dibuka layanan di Kantor Kemenag Provinsi Papua Pegunungan untuk layanan Izy Paspor dengan jumlah pemohon mencapai 50an orang Masyarakat baik calon jemaah haji maupun masyarakat lainnya.

Baca Juga :  Ketua dan Anggota DWP Papua Pegunungan Resmi Dikukuhkan DWP Pusat

Ditempat yang sama Kakanim Jayapura, Johni Purba melaporkan bahwa telah melakukan pelayanan terhadap masyarakat di Wamena para calon jemaah haji dan masyarakat yang melakukan perjalan ke luar negeri.

“Kendala yang dihadapai yaķni layanan jaringan internet dan akan meminta dukungan pusat untuk memberikan bantuan jaringan untuk pelayanan lebih maksimal. Layanan yang dilakukan hari ini sekitar 50 dokumen paspor yang terlayani,” Jelas Kakanim Jayapura. (jo/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

WAMENA– Inovasi kinerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang dikemas dalam program “Kanwil Kemenkumham Papua Melayani Papua Pegunungan” menuai apresiasi dari pemda. Sejak Senin (29/7) hingga Kamis (1/8) 3 divisi diantaranya Divisi Keimigrasian, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Divisi Administrasi melakukan pertemuan di Wamena.

Kehadiran Kakanwil Papua disambut hangat PJ Sekda Papua Pegunungan, Drs Wasuok Demianus Siep. Kanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba menyatakan pihaknya menyampaikan kehadirannya bersama tim ke Wamena upaya melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sama halnya yang sudah dilakukan pada Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah.

“Program kami Kanwil Kemenkumha Papua melayani Papua pegunungan tentu menghadirkan berbagai layanan diantaranya Keimigrasian, Kekayaan Intelektual, PT. Perseroan Perorangan, Apostille, Harmonisasi Perda dan Pengukuhan Gugus Tugas Bisnis dan HAM,” ungkap Ayorbaba Selasa (30/7) dikantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

Baca Juga :  PKK Ambil Bagian Dorong Percepatan Pencapaian Target Imunisasi Polio

Dikatakan kehadirannya sesuai amanat Perpres Nomor 60 Tahun 2023 mengamanatkan untuk setiap provinsi harus mengukuhkan gugus tugas bisnis dan HAM.

“Pengukuhan Gugus Tugas Bisnis dan HAM memastikan semua perusahaan yang memperkerjakan orang baik Asli Papua maupun Non OAP harus memenuhi unsur HAM bagi pekerjanya,” jelasnya.

Selain emngukuhkan tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM, Pemkab dan Kemenkumham juga  melakukan rapat terbatas berkaitan dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

Ini agar WNA yang berada di Wamena harus memberi dampak positif dalam peningkatan ekonomi Pemprov Papua Pegunungan.

“Pengukuhan yang akan dilakukan, melibatkan unsur pimpinan OPD,” tambahnya.

Kakanwil juga melaporkan telah dibuka layanan di Kantor Kemenag Provinsi Papua Pegunungan untuk layanan Izy Paspor dengan jumlah pemohon mencapai 50an orang Masyarakat baik calon jemaah haji maupun masyarakat lainnya.

Baca Juga :  Salurkan Bantuan Pada Korban Penyerangan

Ditempat yang sama Kakanim Jayapura, Johni Purba melaporkan bahwa telah melakukan pelayanan terhadap masyarakat di Wamena para calon jemaah haji dan masyarakat yang melakukan perjalan ke luar negeri.

“Kendala yang dihadapai yaķni layanan jaringan internet dan akan meminta dukungan pusat untuk memberikan bantuan jaringan untuk pelayanan lebih maksimal. Layanan yang dilakukan hari ini sekitar 50 dokumen paspor yang terlayani,” Jelas Kakanim Jayapura. (jo/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya