WAMENA-Masyarakat Pengungsi Nduga dan gereja menolak bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, namun yang masyarakat inginkan adalah pemerintah pusat melalui presiden harus menarik pasukan baik dari TNI/ Polri yang ada di Nduga karena dinilai ini merupakan operasi militer sekalipun tidak disebut sebagai operasi militer.
Koordinator Gereja Kingmi Jayawijaya Pdt Esmond Walilo dalam pembacaan pernyataan sikap menyatakan jika sejak 8 bulan pengejaran TNI/ Polri yang terhitung sejak Desember 2018 hingga juli 2019, warga yang menjadi korban masih mengungsi ke beberapa tempat dan mengalami kesuitan untuk bisa kembali ke kampung mereka yang masih diduduki oleh aparat.
“Dampak operasi ini menimbulkan sejumlah indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan aparat TNI/ Polri sejak desember tahun lalu, pelanggaran tersebut dilakukan terhadap sejumlah pengungsi yang ada disekitar Kabupaten Nduga termasuk Wamena Kabupaten Jayawijaya,”ungkapnya dalam pernyataan sikap.
Sejak dilakukan pengejaran terhadap TPNPB pimpinan Egianus Kogoya, Kata Esmon Walilo, 4276 internal d Distrik Mapenduma, 4369 di Distrik Mugi, 5056 Di Distrik Yigi, 5021 di Distrik Yal, 3775 di Distrik Mulmuyalma, pengungsi internal juga tersebar di daerah kenyam sebanyak 4238 Jiwa, Distrik Nirkuri sebanyak 2982 jiwa, Distrik Inikgal 4100 jiwa, Distrik Mbua 2021 Jiwa, Distrik Dal 1704 jiwa dan dari data relawan yang menyebutkan jumlah pengungsi internal di Wamena tersebar di 40 titik.
“Akibat banyaknya pengungsi ini dalam satu rumah atau honai itu berjumlah 40 sampai dengan 50 orang, bahkan ada yang berisi hingga ratusan orang, dalam pengejaran itu juga sejumlah fasilitas Publik seperti sekolah, Tempat Ibadah dan Pustu rusak karena dibakar, siswa sekolah pun harus menghentikan pendidikannya karena masalah kemanan sehingga bertambahnya angka putus sekolah,”katanya.
Di tempat yang sama ketua Advokasi hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua Theo Hesegem mengakui jika, terkait dengan bantuan yang disalurkan melalui kementrian sosial tetap ditolak karena cara penyalurannya yang salah dan tak sesuai kesepakatan, dimana penyaluran itu bisa melalui gereja, LSM dan pekerja HAM yang ada di Papua ternyata tidak terjadi seperti itu dan kenyataannya turun ke Kodim dan pertemuan internal mereka lalu dibawa ke sini.
Sementara anggota Majelis rakyat Papua mewakili Kabupaten Nduga Luis Madai mengakui jika aspirasi yang kami dapat langsung dari masyarakat itu kehadiran militer di Nduga terutama di 12 Distrik itu seakan –akan mengusir masyarakat dari kampungnya sendiri untuk keluar, dan kampungnya dikuasai oleh aparat sehingga terjadi pengungsi besar –besaran sampai dengan saat ini.(jo)
Denny/ Cepos
Caption : Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi saat melihat persiapan pelaksanaan FBLB di Distrik Welesi
Panitia Pelaksana FBLB Pastikan Yang Masuk Rekor Muri Noken Asli Dari Distrik Kurulu
WAMENA – Panitia Pelaksana FBLB 2019 memastikan jika noken yang digunakan untuk masuk dalam rekor Muri adalah Noken Asli atau yang rajutannya terbuat dari bahan alami atau dari kulit kayu yang dijadikan benar dan dirajut menjadi sebuat tas noken yang saat ini sudah mencapai 90 persen pengerjaannya dan dipastikan akan dimasukan dalam rekor muri pada hari pertama pelaksanaan festival Budaya Lembah Baliem (FBLB).
Ketua Pelaksana FBLB 2019 Atika Paramita menyebutkan jika rencana untuk rekor muri untuk noken yang ditampilkan itu adalah yang terbuat dari kulit kayu yang saat ini dikerjakan oleh kelompok yang ada dikampung Waga –waga Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya, sedangkan untuk noken benang pabrikan yang ada di Distrik Asotipo tetap diakomodir sebagai pelengkap.
“yang masuk dalam rekor Muri itu hanya 1 yakni noken asli dan bentuknya itu tas sebab ini yang masuk dalam Unesco, sedangkan noken yang dari benang pabrikan itu pelengkap saja. Karena yang masuk kontrak panitia itu hanya noken asli yang ada di Distrik Kurulu, sehingga untuk rekor muri taka da masalah karena noken asli yang kami siapkan,”ungkapnya Kepada Cenderawasih pos Selasa (31/7) kemarin.
Menurutnya, dipilihnya tas noken asli yang akan masuk dalam rekor muri ini karena menurut unesco itu yang perlu diberdayakan adalah tas tradisional sehingga bahannya juga harus diambil dari alam bukan dengan bahan pabrikan, sehingga noken yang disiapkan untuk rekor muri ini yang berbentuk tas yang sering digunakan masyarakat pegunungan Tengah Papua dikepala yang bentuknya mencapai 30 meter.
“Kami pastikan yang mendapat sertifikat rekor muri cuma satu dari dua noken itu dan pastinya yang merupakan noken asli yang langsung ditangani panitia pelaksanaan FBLB, sementara Noken yang dari bahan pabrikan itu ditangani Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,”jelas Atika Paramita.
Untuk harga yang disepakati, Kata Atika, untuk harga Noken Asli yang ada di Waga –waga sudah disepakati bersama dengan panitia Rp 90 juta, sementara noken rajutan benang pabrikan itu sudah dibayar didepan Rp 45 juta , karena ini modelnya panitia membeli Noken dari mama- mama pengrajin noken karena mereka yang kerja.
“untun noken asli dijadwalkan tanggal 2 Agustus sudah dirampungkan, karena pada 3 agustus menatang akan dibawa ke lokasi FBLB untuk gladi, dimana dalam prosesnya akan ada prosesi dari penari untuk membawa noken asli tersebut,”katanya.
Ia menambahkan penyelesaian noken asli ini kini sudah mencapai 90 persen dimana hingga saat ini rajutan noken tersebut sudah 25 meter sehingga tinggal 5 meter yang dikerjakan oleh 10 mama-mama pengrajin , panitia juga sudah memberikan target untuk diselesaikan, rekor muri untuk noken ini akan dilakukan dihari pertama mengingat ada Mentri yang tak bisa hadir hingga akhir.
“rencana awal pada hari ketiga namun diubah dihari pertama karena ada mentri yang tak bisa hadir hingga selesai, dan kami sudah melakukan koordinasi dengan muri dan muri juga bisa menyesuaikan dengan waktu yang ada sehingga untuk rekor muri tidak mengalami kendala,”tambahnya.
Secara terpisah Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengakui jika pemerintah Jayawijaya sudah merapatkan masalah ini dengan kepala distrik untuk persiapan pelaksanaan FBLB yang direncanakan akan dibuka pada 7 Agustus mendatang,
“ initinya 40 kepala Distrik ini sudah siap untuk mengerahkan warganya untuk ikut dalam tarian maupun, maupun beberapa pegelaran seni budaya yang akan ditampilkan nanti, dan lokasi pelaksanaan seperti jalan ini kami sudah rapikan dan saya cek sendiri lagi untuk memastikan persiapan FBLB ini,”bebernya.(jo)
KPU Yalimo Rencanakan Usai Putusan Sengketa di MK Hasil Pileg Akan Diumumkan
WAMENA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo berencana untuk mengumumkan hasil pileg usai mendapat pengakuan hukum tetap atau putusan hasil gugatan di Mahkamah Konstitusi dikeluarkan, sehingga masyarakat Yalimo diminta untuk tetap tenang dan memerima semua keputusan yang akan diputuskan yang direncanakan akan berlangsung 1 Agustus mendatang.
Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen meminta kepada Parpol dan caleh yang ikut dalam pileg kemarin di Kabupaten Yalimo untuk bersabar untuk hasilnya, KPU masih harus menunggu ada putusan sengketa pemilu yang sah barulah bisa dilakukan pleno penetapan calon terpilih.
“ setelah ada penetapan atau putusan maka kami akan tindak lanjuti, kalau KPU yang dimenangkan maka kami siap kembali untuk melakukan pleno penetapan pileg terpilih dan akan segera diumumkan nanti di Yalimo,”ungkapnya Selasa (31/7) kemarin via selulernya
Menurutnya, untuk gugatan legislative di Mahkamah Konstitusi sudah diselesaikan terkait dengan sengketa di TPS Wusainaikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, dimana dari saksi pemohon juga sudah menyampaikan argumentasi hukum dan pihaknya selaku termohon juga sudah menyampaikan keterangannya kepada mahkamah.
“saya berharap dalam jangka waktu seminggu kedepan ini akan ada putusan akhir, sehingga apapun yang nanti akan diputuskan Mahkamah konstitusi harus menghormati putusan itu, karena sebagai warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku.”ungkapnya Selasa (31/7) kemarin.
Ia memastikan, jika keputusan itu memenangkan KPU atau putusan itu memenangkan partai politik akan diterima karena putusan itu merupakan ketetapan hukum tetap, artinya dalam gugatan itu yang dipermasalahkan adalah suara sisa yang tidak terpakai, dimana parpol menduga PPD dan PPS menghilangkan sudara mereka tatapi tidak.
“ kami KPU justru menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Yalimo yakni suara sah yang berjumlah 43 dan suara tidak sah itu 180, dimana ada 186 yang dipermasalahkan suara sah untuk salah satu caleg dari partai Demokrat,”bebernya.
Ia menambahkan, rekomendasi panwas untuk distrik Abenaho yang ditindak lanjuti KPU nomor 12/NWS/DIS-ABNH/IV/2019 dimana suara sah 43 dan suara 180 adalah sudara tidak terpakai, sehingga PPD distrik Abenaho menindak lanjuti rekomendasi Panwas Distrik Abenaho , dinisi seakan –akan mengasumsikan PPD Distrik Abenaho menghilangkan suara mereka.
“ Kami tidak menghilangkan suara mereka tetapi kami menindak lanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwas ,”ujarnya.(jo)
Denny/ Cepos
Caption : Pengurus PMI Kabupaten Jayawijaya aat dilantik Pengurus PMI Provinsi Papua Karel Wamea
Sekda Pimpin Organisasi PMI Kabupaten Jayawijaya.
WAMENA – Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo resmi memimpin organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Jayawijaya usai dilantik oleh Ketua PMI Provinsi Papua Karel Wamea di Sasana Wio Kantor Bupati Jayawijaya, sehingga diharapkan dengan adanya pengurus baru ini PMI Jayawijaya bisa kembali diaktifkan karena Jayawijaya merupakan pusat dari Pengunungan Tengah Papua.
Ketua PMI Provinsi Papua Karel Wamea mengakui jika, pembentukan pengurus baru PMI di Jayawijaya ini merupakan pusat dan menopang pelayanan kesehatan untuk kabupaten pemekaran lainnya seperti Lanny Jaya, Tolikara, dimana pelayanan yang paling mendasar dari PMI itu unit transfusi darah, karena darah ini sangat penting karena apabila ada orang yang membutuhkan tranfusi darah yang dimasukan kedapat tubuhnya itu darah.
“jadi yang kita butuhkan kalau tranfusi darah ke tubuh orang bukan cairan buah merah tetapi darah, sehingga saya ingin memberikan pesan kepada pengurus baru bisa mendorong kepada pemda Jayawijaya agar bisa menganggarkan untuk PMI sehingga apabila ada yang membutuhkan dara petugas itu bisa digunakan tanpa ada biaya lagi,”ungkapnya usai pelantikan Selasa (31/7) kemarin.
Menurutnya, setelah dilakukan pelantikan organisasi ini tentunya ada ketua , pengurus dan program kerja, tetapi sebagus apapun program kerja yang disusun tanpa didukung dengan anggaran yang memadai semuanya tidak bisa berjalan dengan baik, namun dari 4 Kabupaten yang ada di Pegunungan Tengah Papua PMI Jayawijaya mendapat bantuan 1 unit mobil ambulance.
“pemberian mobil ambulance ini merupakan program untuk mendukung pelaksanaan PON 2020 dimana Jayawijaya merupakan salah satu Kabupaten Penyelenggara yang ditunjuk dari Pemprov Papua,”jelasnya.
Ditempat yang sama Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi mengakui jika pelantikan organisasi PMI Jayawijaya untuk mendapat legitipasi dalam pelaksanaan tugas, begitu juga dengan pengurus PMI Jayawijaya dapat menunjukan peran pentingnya dalam bersinergi dengan program pemerintah Jayawijaya.
“saya berharap PMI Jayawijaya yang baru dilantik, bisa bekerja secara maksimal untuk mewujudkan 7 visi, sehingga untuk melaksanakan semua itu perlu dukungan seperti anggaran dan kebijakan dari pemda , salah satu bantuan yang dilakukan pemda adalah mengeluarkan peraturan Bupati sehingga PMI bisa bekerja didaerah,”katanya.
Kata Wabub Jayawijaya, PMI adalah salah satu organisasi internasional yang bekerja dibidang kemanusiaan, karena itu pemerintah daerah wajib mendukung dalam bentuk regulasi sehingga PMI bisa menggalang , sebenarnya banyak potensi yang bisa dilakukan oleh PMI itu sendiri,
“banyak kotak amal yang bisa disiapkan baik dibandara, Hotel , Restoran, tapi itu perlu didukung oleh pemerintah daerah karena ini sifatnya menarik sumbangan dari masyarakat sehingga perlu dilakukan regulasi yang dibuat pemda Jayawijaya.”katanya
Sementara itu Ketua PMI Jayawijaya Yohanes Walilo mengakui jika setelah PMI Jayawijaya periode 2019-2024 dilantik dengan demikian akan bekerja selama 5 tahun kedepan berdasarkan anggaran dasar rumah tangga, sehingga dalam program kerja banyak hal yang akan dibicarakan dan dilakukan salah satunya kegiatan donor darah yang harus dilakukan rutin.
“sesuai dengan undang –undang dan peraturan itu yang bisa menarik dan menyediakan darah itu adalah PMI bukan rumah sakit, sehingga PIMI akan bekerja sama dengan rumah sakit untuk menyediakan darah di Kabupaten ini,”bebernya.
Selain itu kebutuhan akan darah di Kabupaten ini sangat tinggi karena di Kabupaten Jayawijaya menangani pasien dari 8 Kabupaten yang dirujuk ke sini, untuk mendukung program ini memang tidak terlepas dari pembiayaan karena ketika ada bencana alam PMI adalah organisasi yang akan turun untuk memberikan bantuan pertama bagi para korban.
“PMI perlu punya pembiayaan yang cukup dan semua peralatan yang cukup, kaitan dengan ini kami sudah pernah lakukan penggalangan dana di beberapa titik misalnya di restoran, Hotel dan Bandara, ini memang sudah ada keputusan dengan bupati yang lama untuk dana yang akan ditarik ditempat keramaian,”tuturnya.(jo)
Denny/ Cepos
Caption : Jaksa Agung RI H.M Prasetyo saat mengendarai Mobil Operasional Kejari Jayawijaya untuk mengelilingi Kota Wamena bersama istrinya.
Kenangan Lama Jaksa Agung Keliling Kota Wamena Dengan Berkendara Sendiri
Wilayah Kerja Yang Luas Prioritaskan Bagun Kantor Kejari Yang Baru
WAMENA – Kunjungan Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo Ke Kabupaten Jayawijaya Langsung berkendara dengan kendaraan dinas untuk mengelilingi kota Wamena sendiri bersama dengan istrinya tanpa pengawalan, ini dilakukan karena ia pernah bertugas di Jayawijaya sejak tahun 1978 bersama dengan keluarganya sehingga kenangan lama yang tak bisa dilupakan.
“ini surpraise untuk saya, kenangan lama untuk saya di sini karena saya tahun 1978 bertugas di sini, dengan semua keluarga saya di sini. banyak pengalaman yang tentunya tidak akan saya lupakan, makanya ketika saya datang lagi ke sini sebuah surprais lagi buat saya melihat bagaimana pesatnya kemajuan kota wamena. saya bandingkan dahulu dan sekarang.”ungkapnya saat berkunjung ke kantor Kejaksaan Negeri Jayawijaya Selasa (31/7) kemarin
Melihat pembangunan di Jayawijaya, Kata H.M Prasetyo ini satu hal yang patut di syukuri sebagai bangsa ini, karena berhasil membangun seluruh pelosok tanah air sehingga memberikan satu nilai positif bagi masyarakat, hal seperti ini tentu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri khususnya bagi masyarakat di sini.
“kinerja kejasaan Jayawijaya jumlah personelnya terbatas tetapi saya perhatikan tadi, semua tugas yang dibebankan kepada mereka bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga tentu kita sedang berpikir untuk bagaimana melengkapi kekurangan yang ada di sini, di tengah keterbatasan yang ada.”kata Jaksa Agung RI.
Prasetyo menyakini dengan situasi dan wilayah kerja Kejari Jayawijaya yang luas meliputi 8 Kabupaten pemekaran di pegunungan Tengah Papua, mereka di sini bisa mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Sehingga daerah pemekaran itu konsekwensinya harus dibangun kantor kejaksaan negeri baru,
“sesuai UU Kejaksaan, dimana ada pemerintah daerah di situ, di situ ada kejaksaan. sekarang kejaksaan negeri Jayawijaya ini kita harus merangkap untuk menghandel masalah-masalah di delapan kabupaten lainnya.”jelasnya
Menurutnya, ini semua diselesaikan disini sebelum masing-masing kabupaten itu memiliki kejaksaan sendiri. ini satu hal yang tentu diberikan apresiasi kepada jajaran kejaskaan negeri Jayawijaya bahwa di samping menyelesaikan tugas-tugas di sini, merek juga harus menyelesaikan beberapa permasalahan dan tugas-tugas di kabupaten lain yang masih menjadi cakupan wilayahnya.
“TP4D ini merupakan program kita untuk bagaimana kejaksaan merasa memiliki tanggungjawab untuk bagaimana mendukung dan mengawal keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah baik di pusat maupun daerah. awalnya TP4D ini kita maksudkan untuk mendampingi proyek-proyek strategis nasional.”beber H.M Prasetyo
Ia melihat, jajaran pemerintah daerah ini merasa mungkin nyaman dan aman, tenang bekerja kalau mendapatkan pendampingan dari kejaksaan dan itu disyukuri. tentu mereka akan secara maksimal melaksanakan tugas itu supaya semua pembangunan di daerah bisa berjalan dengan baik,
“pembangunan yang dilakukan bisa terselenggara dengan lancar, terselesaikan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat mutu serta terbebas dari gangguan-gangguan yang selama ini mereka hadapi. “tuturnya.(Jo)
