Bupati Romanus Beberkan Apa itu DOB  Papua Selatan

MERAUKE–Agar para pemuda yang ada di Kabupaten Merauke memahami apa itu Daerah Otonomi Baru (DOB), Bupati Merauke, Drs Romanus Mbaraka, MT memberikan penjelasan terkait dengan DOB Provinsi Papua Selatan.

‘’Saya ingin pemuda di Merauke paham apa itu DOB Papua Selatan. Kalau orang tidak mengenal dan tidak paham akan susah dan pikiranya negatif melulu. Pikirannya, orang Papua mau dipecah bela. Padahal orang tidak mengerti apa itu DOB. Jadi saya mau pemuda paham secara baik, apa itu DOB. Sehingga ketika cerita kepada orang di luar sana, terutama masyarakat, bisa menjelaskan dengan baik,’’ kata Bupati Romanus Mbaraka saat menyampaikan materi tantangan dna problem PPS saat membuka analisis sosial bagi pemuda yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke, Selasa (30/8).      

    Menurut Bupati Romanus, DOB provinsi adalah daerah otonom baru di atas kabupaten dengan pimpinan gubernur. Sementara DOB kabupaten pimpinannya bupati. Sedangkan DOB kota pimpinannya wali kota.  Untuk penjabat Gubernur Papua Selatan akan diisi oleh pejabat eselon I atau minimal deputi yang diangkat dari pusat. Karena di daerah, belum ada pejabat eselon I.

‘’Sedangkan pejabat defenitif gubernur Papua Selatan masih menunggu hasil Pemilu serentak Tahun 2024 mendatang,’’ katanya.     

Bupati Romanus Mbaraka menjelaskan bahwa rencana pelantikan penjabat Gubernur Papua Selatan tersebut termasuk 2 DOB provinsi lainnya di Papua akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sekitar November, dipusatkan di Merauke.

  Dikatakan, untuk pemerintahan awal akan memiliki 34 pejabat eselon II yang terdiri dari Sekda, para asisten, staf ahli gubernur dan pimpinan OPD. Kemudian pejabat eselon III yang dimulai kepala biro dan kepala bidang sebanyak 109 orang. Sedangkan pejabat eselon IV atau kepala  seksi di badan dan dinas sebanyak 307 orang. ‘’Sedangkan staf pendukung kurang lebih 615 orang. Ini perangkatn pemerintahannya,’’ kata bupati.     

    Dijelaskan, cakupan DOB PPS tersebut mulai batas dengan Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Asmat sampai di PNG, kemudian Pegunungan Bintang sampai berbatasan dengan Australia dengan luas wilayah sekitar  119.949 Km persegi yang dipimpin seorang gubernur. Gubernur, memiliki kewenangan perencanaan dan peganggaran pemerintahan.  ‘’Kelembagaan ikutan lain dalam PPS, TNI dan Polri pasti ikut melekat. Besok sudah pasti ada Kapolda dan Pangdam,’’ terangnya.   

Sementara tantangan dan problem PPS, kata Bupati Romanus adalah SDM yang harus dipikir secara sistimatik, lalu personalia  di internal pemerintahan. ‘’Contoh di Merauke hari ini, personalia kita kurang lebih 7.000 orang. Anak Marind hanya sekitar 1.000 orang. Kalau dikalkulasi lebih detail untuk eselon II sampai IV, anak Marind mungkin belum sampai 500 orang. Sehingga bagi saya, SDM dan personalia ini menjadi tantangan,’’ jelasnya.

Kemudian produktifitas. Menurutnya, produktivitas di Merauke masih sangat rendah. Begitu juga soal etos kerja yang juga masih rendah. (ulo/tho)   

MERAUKE–Agar para pemuda yang ada di Kabupaten Merauke memahami apa itu Daerah Otonomi Baru (DOB), Bupati Merauke, Drs Romanus Mbaraka, MT memberikan penjelasan terkait dengan DOB Provinsi Papua Selatan.

‘’Saya ingin pemuda di Merauke paham apa itu DOB Papua Selatan. Kalau orang tidak mengenal dan tidak paham akan susah dan pikiranya negatif melulu. Pikirannya, orang Papua mau dipecah bela. Padahal orang tidak mengerti apa itu DOB. Jadi saya mau pemuda paham secara baik, apa itu DOB. Sehingga ketika cerita kepada orang di luar sana, terutama masyarakat, bisa menjelaskan dengan baik,’’ kata Bupati Romanus Mbaraka saat menyampaikan materi tantangan dna problem PPS saat membuka analisis sosial bagi pemuda yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke, Selasa (30/8).      

    Menurut Bupati Romanus, DOB provinsi adalah daerah otonom baru di atas kabupaten dengan pimpinan gubernur. Sementara DOB kabupaten pimpinannya bupati. Sedangkan DOB kota pimpinannya wali kota.  Untuk penjabat Gubernur Papua Selatan akan diisi oleh pejabat eselon I atau minimal deputi yang diangkat dari pusat. Karena di daerah, belum ada pejabat eselon I.

‘’Sedangkan pejabat defenitif gubernur Papua Selatan masih menunggu hasil Pemilu serentak Tahun 2024 mendatang,’’ katanya.     

Bupati Romanus Mbaraka menjelaskan bahwa rencana pelantikan penjabat Gubernur Papua Selatan tersebut termasuk 2 DOB provinsi lainnya di Papua akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sekitar November, dipusatkan di Merauke.

  Dikatakan, untuk pemerintahan awal akan memiliki 34 pejabat eselon II yang terdiri dari Sekda, para asisten, staf ahli gubernur dan pimpinan OPD. Kemudian pejabat eselon III yang dimulai kepala biro dan kepala bidang sebanyak 109 orang. Sedangkan pejabat eselon IV atau kepala  seksi di badan dan dinas sebanyak 307 orang. ‘’Sedangkan staf pendukung kurang lebih 615 orang. Ini perangkatn pemerintahannya,’’ kata bupati.     

    Dijelaskan, cakupan DOB PPS tersebut mulai batas dengan Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Asmat sampai di PNG, kemudian Pegunungan Bintang sampai berbatasan dengan Australia dengan luas wilayah sekitar  119.949 Km persegi yang dipimpin seorang gubernur. Gubernur, memiliki kewenangan perencanaan dan peganggaran pemerintahan.  ‘’Kelembagaan ikutan lain dalam PPS, TNI dan Polri pasti ikut melekat. Besok sudah pasti ada Kapolda dan Pangdam,’’ terangnya.   

Sementara tantangan dan problem PPS, kata Bupati Romanus adalah SDM yang harus dipikir secara sistimatik, lalu personalia  di internal pemerintahan. ‘’Contoh di Merauke hari ini, personalia kita kurang lebih 7.000 orang. Anak Marind hanya sekitar 1.000 orang. Kalau dikalkulasi lebih detail untuk eselon II sampai IV, anak Marind mungkin belum sampai 500 orang. Sehingga bagi saya, SDM dan personalia ini menjadi tantangan,’’ jelasnya.

Kemudian produktifitas. Menurutnya, produktivitas di Merauke masih sangat rendah. Begitu juga soal etos kerja yang juga masih rendah. (ulo/tho)