Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisus Mandagi, MSC
MERAUKE – Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisus Mandagi, MSC menyoroti masalah kemiskinan dan pendidikan, termasuk kesehatan yang dialami oleh masyarakat Kimaam dan Ilyawab, Kabupaten Merauke.
Hal itu diungkapkannya saat memberikan keterangan pers terkait hasil kunjungan kakoniknya dalam rangka memberikan Sakramen Krisma ke Kimaam dan Wanam. Uskup Mandagi melihat bahwa sebenarnya daerah tersebut memiliki kekayaan yang luar biasa, namun masyarakatnya hidup dalam kemiskinan.
‘’Kata miskin sebenarnya relatif. Karena kalau dibilang miskin, masyarakat katakan kami tidak miskin, karena masih bisa makan dan sebagainya. Tapi, membandingkan dengan tempat-tempat lain dengan melihat rumah-rumah mereka, kasihan. Sederhana. Miskin karena tidak ada pendidikan, miskin karena masalah kesehatan dan sebagainya,”bebernya.
Uskup melihat, beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi, pertama, rakyat dimanjakan oleh alam yang kaya itu. Mau cari ikan ada. Kemudian di alam ada keladi, sagu.
‘’Mereka dimanjakan oleh alam. Itu menurut saya, dan saya melihat hal ini hampir terjadi di seluruh Papua bahkan di seluruh Indonesia. Alam memanjakan kita sehingga hidup apa adanya,’’ terangnya.
Meski begitu, jelas Uskup Mandagi, masyarakat tetap bahagia ditandai dengan goyang menari saat menyambut kedadatangnya dalam kunjungan itu, sehingga mengukur dalam kemiskinan agak sulit juga.
‘’Tapi kalau melihat rumah mereka, pakaian mereka, pendidikan dan kesehatan mereka sangat rendah,’’ jelasnya. Bahkan, ungkap dia, stunting masih banyak diderita warga di kedua wilayah tersebut. Sementara dari sisi pendidikan, Uskup menilai bahwa ada banyak sekolah yang tidak berjalan baik, karena kekurangan tenaga guru, bahkan banyak guru tinggal di kota.
Dijelaskan bahwa adanya BLT dan dana desa sebenarnya sangat bagus. Namun dengan adanya BLT dan dana desa membuat masyarakat menjadi malas. ‘’Tinggal tunggu BLT dan tidak kerja.
Kebun-kebun itu tidak dikerjakan. Orang bilang, orang Kimaam rajin sekali kerja kebun. Tapi dengan adanya BLT masyarakat jadi pemalas. Ini jadi pertanyaan besar dan harus diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini pengawasan,’’pungkasnya. (ulo/tho)
