MERAUKE– Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta Rahangiar mengungkapkan, untuk tahun 2026 mendatang, pihaknya pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Fisik.
‘’Ini yang akan menjadi masalah bagi 4 kabupaten wilayah cakupan Provinsi Papua Selatan, karena untuk tahun 2026 itu, kita di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan tidak mendapatkan DAK Fisik dari APBN,’’ kata Benedicta Rahangiar, baru-baru ini di Merauke.
Tidak adanya DAK fisik tersebut lanjut dia, karena alasan efisiensi anggaran. Meski demikian, Benedicta berharap, pemerintah Pusat tetap memberikan DAK Fisik di tahun 2026 mendatang.
‘’Kita berharap DAK fisik tetap diberikan kepada kota di Papua Selatan. Apalagi kita ini sebagai DOB baru yang tentunya membutuhkan anggaran untuk program-program yang sudah kita rencanakan,’’ katanya.
Sementara terkait dengan kondisi RSUD Merauke saat ini, Benedicta Rahangiar mengaku telah membicarakan dengan Direktur RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke untuk secara bertahap melakukan penataan dan pembangunan sejumlah gedung yang sudah tidak layak karena dibangun sejak tahun 70-an.
‘’Tentunya butuh anggaran yang sangat besar. Kita berharap, selain kabupaten dan provinsi juga dari Kementrian Kesehatan untuk memperhatikan RSUD Merauke,’’ tandasnya.
Ditambahkan, sarana dna prasarana termasuk SDM di RSUD Merauke perlu terus dibenahi. Apalagi RSUD Merauke merupakan rumah sakit tipe B dan menjadi rumah sakit rujukan di Provinsi Papua Selatan. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
MERAUKE– Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta Rahangiar mengungkapkan, untuk tahun 2026 mendatang, pihaknya pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Fisik.
‘’Ini yang akan menjadi masalah bagi 4 kabupaten wilayah cakupan Provinsi Papua Selatan, karena untuk tahun 2026 itu, kita di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan tidak mendapatkan DAK Fisik dari APBN,’’ kata Benedicta Rahangiar, baru-baru ini di Merauke.
Tidak adanya DAK fisik tersebut lanjut dia, karena alasan efisiensi anggaran. Meski demikian, Benedicta berharap, pemerintah Pusat tetap memberikan DAK Fisik di tahun 2026 mendatang.
‘’Kita berharap DAK fisik tetap diberikan kepada kota di Papua Selatan. Apalagi kita ini sebagai DOB baru yang tentunya membutuhkan anggaran untuk program-program yang sudah kita rencanakan,’’ katanya.
Sementara terkait dengan kondisi RSUD Merauke saat ini, Benedicta Rahangiar mengaku telah membicarakan dengan Direktur RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke untuk secara bertahap melakukan penataan dan pembangunan sejumlah gedung yang sudah tidak layak karena dibangun sejak tahun 70-an.
‘’Tentunya butuh anggaran yang sangat besar. Kita berharap, selain kabupaten dan provinsi juga dari Kementrian Kesehatan untuk memperhatikan RSUD Merauke,’’ tandasnya.
Ditambahkan, sarana dna prasarana termasuk SDM di RSUD Merauke perlu terus dibenahi. Apalagi RSUD Merauke merupakan rumah sakit tipe B dan menjadi rumah sakit rujukan di Provinsi Papua Selatan. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
