‘’Nah, dalam pertemuan dengan Menpan itu nanti, silakan dari Solidaritas menyampaikan apa yang menjadi tuntutannya kepada pemerintah terkait kuota sisa yang ada di Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebanyak 203 yang diharapkan dari para solidaritas pencari kerja OAP itu mengharapkan untuk dilakukan seleksi lagi. Bahkan, kemarin ada permintaan kalua bisa tidak hanya 203 tapi kuotanya ditambah,’’ katanya.
Alberth Rapami menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan surat untuk menerima DPR, MRP dan perwakilan dengan perwakilan solidaritas kerja itu sehingga dapat berdialog dengan Menpan RB sehingga ada kuota formasi 2025 yang disediakan.
‘’Kita hanya menunggu, karena kuota formasi CPNS ada pada pemerintah pusat, sebagaimana ditetapkan 2024 sebanyak 1.000 formasi itu ditetapkan oleh pemerintah pusat,’’ katanya.
Soal seleksi CPNS 2024 tersebut, Alberth Rapami mengungkapkan bahwa seleksinya sudah sangat terbuka dan sesuai ketentuan. Dimana dari 1.000 formasi yang diberikan, 80 persen atau sebanyak 800 kuota dikhususnya bagi orang asli Papua. Hanya saja, lanjutnya, saat pendaftaran, sebanyak 203 jabatan tidak ada pendaftarnya.
‘’Karena tidak ada pendaftarnya, sehingga itu kosong dan tidak diberikan kepada non Papua, karena dikhususkan untuk OAP,’’ jelasnya.
Ditambahkan, 203 formasi OAP tersebut tidak ada pendaftarnya, karena para pendaftar cenderung lebih banyak mendaftar untuk jabatan-jabatan yang memang lebih banyak diterima, khusus untuk latar belakang Pendidikan sosial dan hukum.
‘’Tapi, untuk jabatan-jabatan yang diterimanya sedikit justru pendaftar kurang dan bahkan tidak ada sehingga ada 203 jabatan atau formasi yang tidak ada pendaftarnya,’’ tambahnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
