Saat Rencanakan Program Pembangunan Bersumber dari Dana Otsus Papua
MERAUKE– Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan apabila merencanakan program yang bersumber dari dana Otonomi Khusus Papua wajib melibatkan Majelis Raklyat Papua Selatan.
‘’Saya ingatkan kepada seluruh pimpinan OPD lingkungan Pemprov Papua Selatan ketika merencanakan program pembangunan yang yang bersumber dari dana Otsus wajib libatkan anggota MRPS,’’ tandas Apolo Safanpo saat melantik Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II MRPS di swiss belhotel Merauke, Senin (14/05/2024).
Tak hanya soal perencanaan, juga dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang anmggarannya bersumber dari dana Otsus tersebut akan dimonitor langsung oleh pimpinan dan anggopta MRPS.
‘’Begitu juga kami sampaikan kepada bupati dan forkopimda kabupaten dalam cakupan wilayah pemerintah Provinsi Papua Selatan termasuk kepemiminan DPR , untuk semua kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang menggunakan sumber dana Otsus Papua wajib melihatkan pimpinan dan anggota MRP Papua Selatan.
Saat Rencanakan Program Pembangunan Bersumber dari Dana Otsus Papua
MERAUKE– Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan apabila merencanakan program yang bersumber dari dana Otonomi Khusus Papua wajib melibatkan Majelis Raklyat Papua Selatan.
‘’Saya ingatkan kepada seluruh pimpinan OPD lingkungan Pemprov Papua Selatan ketika merencanakan program pembangunan yang yang bersumber dari dana Otsus wajib libatkan anggota MRPS,’’ tandas Apolo Safanpo saat melantik Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II MRPS di swiss belhotel Merauke, Senin (14/05/2024).
Tak hanya soal perencanaan, juga dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang anmggarannya bersumber dari dana Otsus tersebut akan dimonitor langsung oleh pimpinan dan anggopta MRPS.
‘’Begitu juga kami sampaikan kepada bupati dan forkopimda kabupaten dalam cakupan wilayah pemerintah Provinsi Papua Selatan termasuk kepemiminan DPR , untuk semua kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang menggunakan sumber dana Otsus Papua wajib melihatkan pimpinan dan anggota MRP Papua Selatan.
