Friday, March 29, 2024
27.7 C
Jayapura

Buka Keterisolasian, Akses Jalan Kampung Nggolar Dibangun

MERAUKE-Meski masih di wilayah ibukota kabupaten, karena masuk wilayah  Distrik  Merauke,  namun  Kampung  Nggolar  terisolasi  ketika musim hujan seperti sekarang. Karena untuk   bisa mencapai  kampung  tersebut hanya  bisa ditempuh   dengan menggunakan   tansportasi air. Sementara    transportasi air reguler tidak ada. 

  Kalaupun   dengan jalan kaki  harus ditempuh dengan    perjalanan jarak  7 kilometer  yang   tergenang air.   Berkaitan dengan itu, Bupati   Merauke Frederikus  Gebze  saat meresmikan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) menjanjikan    akan mengalokasikan  anggaran  pada APBD perubahan 2020   untuk membuka  isolasi bagi warga  Kampung  Nggolar tersebut dengan membuka jalan  dari  rumah  sakit  rujukan yang ada di   belakang  perumahan Veteran Merauke, Kelurahan Kamundu.  

Baca Juga :  314 Pantarlih Siap Ikuti Pembekalan

  Selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran untuk   pembebasan  lahan   untuk  warga  sebanyak 74 kepala keluarga yang tinggal di  Kampung   Nggolar tersebut. Menurut   Kepala Distrik   Merauke  Herman Kanggion bahwa  masyarakat  yang ada di Kampung Nggolar tersebut  tidak  bisa mendapatkan  bantuan perumahan karena   tidak  memiliki   tanah. Mereka tinggal   di tanah  adat atau ulayat   orang Kampung Wasur. 

  “Dari pemilik    ulayat sudah  bersedia  untuk memberikan  pembebasan lahan  sekitar 1 x 2 kilometer dengan  ganti rugi. Tapi saya minta kepada mereka  untuk   tidak meminta terlalu besar. Ya antara  Rp 1-1,5  miliar,”  jelas  Herman Kanggion.    

Baca Juga :  Ketua DPW Nasdem Kantongi Nama Ketua DPR Kabupaten Merauke

   Warga  yang tinggal di  Kampung Nggolar  tersebut  adalah warga  Khima-Khiama   dari  Pulau Terapung  Kimaam.   Herman menjelaskan bahwa  sudah 2 tahun, pemerintah  akan memberikan bantuan perumahan  namun  karena status tanah yang  ditempati  tersebut belum jelas,  sehingga   warga Kampung Nggolar  tidak bisa mendapatkan  bantuan perumahan.     

  Karena itu, bupati   meminta agar   dalam perubahan  APBD nanti dialokasikan   anggaran  untuk pembebasan lahan bagi warga  tersebut. Bupati  juga meminta   kepada  instansi  terkait agar segera  membuatkan identitas    KTP elektronik   bagi  warga Nggolar yang  belum memiliki  KTP. Termasuk  untuk  nikah massal bagi yang belum  menikah baik secara agama maupun di catatan  sipil. (ulo/tri)  

MERAUKE-Meski masih di wilayah ibukota kabupaten, karena masuk wilayah  Distrik  Merauke,  namun  Kampung  Nggolar  terisolasi  ketika musim hujan seperti sekarang. Karena untuk   bisa mencapai  kampung  tersebut hanya  bisa ditempuh   dengan menggunakan   tansportasi air. Sementara    transportasi air reguler tidak ada. 

  Kalaupun   dengan jalan kaki  harus ditempuh dengan    perjalanan jarak  7 kilometer  yang   tergenang air.   Berkaitan dengan itu, Bupati   Merauke Frederikus  Gebze  saat meresmikan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) menjanjikan    akan mengalokasikan  anggaran  pada APBD perubahan 2020   untuk membuka  isolasi bagi warga  Kampung  Nggolar tersebut dengan membuka jalan  dari  rumah  sakit  rujukan yang ada di   belakang  perumahan Veteran Merauke, Kelurahan Kamundu.  

Baca Juga :  Demo CPNS Mappi Disusupi Kepentingan Politik

  Selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran untuk   pembebasan  lahan   untuk  warga  sebanyak 74 kepala keluarga yang tinggal di  Kampung   Nggolar tersebut. Menurut   Kepala Distrik   Merauke  Herman Kanggion bahwa  masyarakat  yang ada di Kampung Nggolar tersebut  tidak  bisa mendapatkan  bantuan perumahan karena   tidak  memiliki   tanah. Mereka tinggal   di tanah  adat atau ulayat   orang Kampung Wasur. 

  “Dari pemilik    ulayat sudah  bersedia  untuk memberikan  pembebasan lahan  sekitar 1 x 2 kilometer dengan  ganti rugi. Tapi saya minta kepada mereka  untuk   tidak meminta terlalu besar. Ya antara  Rp 1-1,5  miliar,”  jelas  Herman Kanggion.    

Baca Juga :  Pengujian Spesimen Covid-19 Tidak Perlu Dikirim

   Warga  yang tinggal di  Kampung Nggolar  tersebut  adalah warga  Khima-Khiama   dari  Pulau Terapung  Kimaam.   Herman menjelaskan bahwa  sudah 2 tahun, pemerintah  akan memberikan bantuan perumahan  namun  karena status tanah yang  ditempati  tersebut belum jelas,  sehingga   warga Kampung Nggolar  tidak bisa mendapatkan  bantuan perumahan.     

  Karena itu, bupati   meminta agar   dalam perubahan  APBD nanti dialokasikan   anggaran  untuk pembebasan lahan bagi warga  tersebut. Bupati  juga meminta   kepada  instansi  terkait agar segera  membuatkan identitas    KTP elektronik   bagi  warga Nggolar yang  belum memiliki  KTP. Termasuk  untuk  nikah massal bagi yang belum  menikah baik secara agama maupun di catatan  sipil. (ulo/tri)  

Berita Terbaru

Artikel Lainnya