Friday, November 15, 2024
26.7 C
Jayapura

Presiden Prabowo Beri Atensi Besar untuk Papua Selatan 

  Sementara itu, pembukaan lahan di Kampung Wogikel tersebut telah dilakukan dengan membuat jalan sepanjang 5 kilometer dari rencana sepanjang 135 kilometer. Dari 5 kilometer jalan yang telah dibentuk tersebut, ungkap Ahmad Rizal Rahmadani,  juga dibuka kiri kanan jalan dengan lebar masing-masing sepanjang  2 kilometer untuk cetak sawah baru.

‘’Jadi yang dibuka ini sesuai dengan izin yang sudah diberikan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kalau tidak diizinkan, mana berani kita buka,’’ katanya. Pembukaan lahan ini akan disesuai dengan perizinan yang  diberikan.  Termasuk amdalnya.  ‘’Akan dilakukan secara bertahap, sesuai  amdal dan perizinan yang diberikan,’’ katanya.

Baca Juga :  Antisipasi Keributan, Polisi Amankan Pasar Murah

Sementara itu, terkait dengan PSN di Merauke Anggota DPRP Papua Selatan Charles Gomar  mengatakan apa yang direncanakan  pemerintah pusat tentunya sudah dipertimbangkan dari semua faktor.

‘’Tentu kita melihat bahwa kedepan tantangan pangan di dunia sangat mempengaruhi aspek ekonomi dan ketahanan. Makanya, kita semua melihat pemerintah pusat fokus ke Papua Selatan sebagai tempat  program strategis nasional. Saya kira, memang perlu waktu untuk bisa menyesuaikan untuk semua pihak,’’ katanya.

Apalagi lanjut  dia, bahwa ada informasi  pemerintah pusat  memiliki  rencana untuk membangun pusat-pusat pendidikan di Merauke, seperti BLK dan lain-lain khususnya untuk pertanian sehingga terjadi sinkronikasi  dari program pemerintah pusat dengan kearifan lokal.

Baca Juga :  Pastikan Semua Aman, Lakukan Simulasi Libatkan Semua Stakeholder

‘’Ini yang harus kita jaga bersama. Intinya, jangan sampai program ini mengabaikan masyarakat lokal dan kearifan lokal. Tapi masyarakat lokal  harus menjadi  subjek dari program PSN ini. Kita  juga berharap segera ada pusat-pusat pelatihan bagi masyarakat lokal,’’ katanya.    

Politisi Partai Nasdem ini juga menambahkan bahwa PSN ini tentu berhubungan dengan hak ulayat, sehingga perlu diskusi yang baik dan keterbukaan  dengan masyarakat lokal, pemilik hak ulayat. (ulo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

  Sementara itu, pembukaan lahan di Kampung Wogikel tersebut telah dilakukan dengan membuat jalan sepanjang 5 kilometer dari rencana sepanjang 135 kilometer. Dari 5 kilometer jalan yang telah dibentuk tersebut, ungkap Ahmad Rizal Rahmadani,  juga dibuka kiri kanan jalan dengan lebar masing-masing sepanjang  2 kilometer untuk cetak sawah baru.

‘’Jadi yang dibuka ini sesuai dengan izin yang sudah diberikan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kalau tidak diizinkan, mana berani kita buka,’’ katanya. Pembukaan lahan ini akan disesuai dengan perizinan yang  diberikan.  Termasuk amdalnya.  ‘’Akan dilakukan secara bertahap, sesuai  amdal dan perizinan yang diberikan,’’ katanya.

Baca Juga :  Datangi DPRD, SMPK Tuntut Tiga Tersangka Teripang Dibebaskan

Sementara itu, terkait dengan PSN di Merauke Anggota DPRP Papua Selatan Charles Gomar  mengatakan apa yang direncanakan  pemerintah pusat tentunya sudah dipertimbangkan dari semua faktor.

‘’Tentu kita melihat bahwa kedepan tantangan pangan di dunia sangat mempengaruhi aspek ekonomi dan ketahanan. Makanya, kita semua melihat pemerintah pusat fokus ke Papua Selatan sebagai tempat  program strategis nasional. Saya kira, memang perlu waktu untuk bisa menyesuaikan untuk semua pihak,’’ katanya.

Apalagi lanjut  dia, bahwa ada informasi  pemerintah pusat  memiliki  rencana untuk membangun pusat-pusat pendidikan di Merauke, seperti BLK dan lain-lain khususnya untuk pertanian sehingga terjadi sinkronikasi  dari program pemerintah pusat dengan kearifan lokal.

Baca Juga :  Yusak Yaluwo: Tanah itu Dibeli dari Pemilik Hak Ulayat

‘’Ini yang harus kita jaga bersama. Intinya, jangan sampai program ini mengabaikan masyarakat lokal dan kearifan lokal. Tapi masyarakat lokal  harus menjadi  subjek dari program PSN ini. Kita  juga berharap segera ada pusat-pusat pelatihan bagi masyarakat lokal,’’ katanya.    

Politisi Partai Nasdem ini juga menambahkan bahwa PSN ini tentu berhubungan dengan hak ulayat, sehingga perlu diskusi yang baik dan keterbukaan  dengan masyarakat lokal, pemilik hak ulayat. (ulo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya