MERAUKE– Pemilik kapal berusaha membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan PNG terhadap 13 nelayan asal Kabupaten Merauke yang tertangkap otoritas PNG beberapa waktu lalu karena melanggar wilayah teroterial PNG.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Merauke, Rekianus Samkakai, S.STP, menjelaskan, awalnya pemilik kapal menyatakan tidak sanggup untuk membayar denda kurang lebih Rp 800 juta yang dijatuhkan oleh Pengadilan PNG terhadap 13 warga Indonesia asal Kabupaten Merauke, namun belakangan pemilik kapal berusaha untuk mengumpulkan dana agar bisa membayar denda tersebut.
Sehingga nantinya, jika denda tersebut dibayar, selain para nelayan itu bebas, juga kapal bisa dikembalikan pihak Otoritas PNG. ‘’Jadi sekarang ini pemilik kapal berusaha mengumpulkan uang untuk dapat membayar denda tersebut,’’ katanya.
Ditanya sampai kapan waktu yang diberikan oleh pihak Pengadilan PNG, Rekianus Samkakai mengaku bahwa secepatnya. ‘’Selain kita berupaya untuk dapat menurunkan pidananya, pemilik kapal juga sedang berupaya mencari uang. Tapi, kalau nanti denda sudah dibayar maka pidana tidak lagi dijalani, mereka sudah bebas,’’ tandasnya.
Sekadar diketahui, Otoritas Papua New Guinea (PNG) menangkap 13 nelayan Indonesia asal Kabupaten Merauke pada 17 November 2021 lalu karena memasuki dan menangkap ikan di wilayah teroterial PNG.
KMN Aditya Sumatera Jaya 01 yang dinahkodai oleh Alwin Lajawa bersama dengan 7 ABK lainnya ditangkap, ditambah 5 warga Indonesia lainnya yang menggunakan speed boat yang sandar di KMN Aditya Sumatera Jaya 01 saat penangkapan sehingga total yang ditangkap sebanyak 13 orang. Ke-13 orang tersebut dijatuhi hukuman antara 2-4 tahun dengan total denda kurang lebih 800 juta. (ulo/tho)
MERAUKE– Pemilik kapal berusaha membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan PNG terhadap 13 nelayan asal Kabupaten Merauke yang tertangkap otoritas PNG beberapa waktu lalu karena melanggar wilayah teroterial PNG.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Merauke, Rekianus Samkakai, S.STP, menjelaskan, awalnya pemilik kapal menyatakan tidak sanggup untuk membayar denda kurang lebih Rp 800 juta yang dijatuhkan oleh Pengadilan PNG terhadap 13 warga Indonesia asal Kabupaten Merauke, namun belakangan pemilik kapal berusaha untuk mengumpulkan dana agar bisa membayar denda tersebut.
Sehingga nantinya, jika denda tersebut dibayar, selain para nelayan itu bebas, juga kapal bisa dikembalikan pihak Otoritas PNG. ‘’Jadi sekarang ini pemilik kapal berusaha mengumpulkan uang untuk dapat membayar denda tersebut,’’ katanya.
Ditanya sampai kapan waktu yang diberikan oleh pihak Pengadilan PNG, Rekianus Samkakai mengaku bahwa secepatnya. ‘’Selain kita berupaya untuk dapat menurunkan pidananya, pemilik kapal juga sedang berupaya mencari uang. Tapi, kalau nanti denda sudah dibayar maka pidana tidak lagi dijalani, mereka sudah bebas,’’ tandasnya.
Sekadar diketahui, Otoritas Papua New Guinea (PNG) menangkap 13 nelayan Indonesia asal Kabupaten Merauke pada 17 November 2021 lalu karena memasuki dan menangkap ikan di wilayah teroterial PNG.
KMN Aditya Sumatera Jaya 01 yang dinahkodai oleh Alwin Lajawa bersama dengan 7 ABK lainnya ditangkap, ditambah 5 warga Indonesia lainnya yang menggunakan speed boat yang sandar di KMN Aditya Sumatera Jaya 01 saat penangkapan sehingga total yang ditangkap sebanyak 13 orang. Ke-13 orang tersebut dijatuhi hukuman antara 2-4 tahun dengan total denda kurang lebih 800 juta. (ulo/tho)
