MERAUKE- Kendati merupakan kegiatan penting, namun 8 kabupaten/kota dari wilayah adat Animha dan Wilayah Adat Tabi tidak hadir dalam konsultasi regional yang digelar oleh Kementrian Bappenas di Swiss belHotel Merauke selama 2 hari yang dimulai, selasa (10/12). Yang hadir hanya dari Kabupaten Merauke.
Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Kementerian Pembangunan Nasional (Bappenas) Drs. Oktarialdi, MA, Ph.D, tampak kecewa dengan ketiidakhadiran peserta tersebut. Selain karena kegiatan tersebut molor yang sedianya dimulai sekitar pukul 09.30 WIT namun baru digelar sekitar pukul 11.30 WIT, juga karena ketidakhadiran sejumlah kabupaten.
“Saya mohon kepada teman-teman yang punya akses ke kabupaten/kota yang belum hadir untuk bisa sampaikan kepada mereka untuk bisa hadir dalam kegiatan hari ini. Karena kegiatan ini sangat penting. Karena diskusi kita hari ini dan tehnisnya besok adalah satu langkah untuk mengupdate setiap perencanaan yang bapak ibu masukan untuk menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional 5 tahun kedepan,’’ kata Oktarialdi.
Menurutnya, bahwa apa yang akan dibangun 5 tahun kedepan, misalnya jalan tidak lagi di atas angan-angan namun langsung dengan lokasi titik koordinatnya. ‘Yang mengetahui itu bukan kami, tapi bapak ibu sekalian yang ada di daerah. Mana yang menjadi prioritas yang harus dibangun. Tapi tidak lagi hanya dalam bentuk usulan tanpa disertai dengan lokasi dan titik koordinatnya,’’ tandasnya.
Dijelaskan, setiap program yang diusulkan harus melalui Bappenas. “Tidak ada program yang secara tiba-tiba, namun harus lewat perencanaan dan di Papua pembangunan didasarkan pada wilayah adat,’’ tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Merauke Ir. Justina Sianturi, M.Si menjelaskan sebanyak 9 kabupaten diharapkan ikut dalam kegiatan ini. ‘’Empat kabupaten dari wilayah adat Animha, sedangkan 5 kabupaten/kota dari wilayah adat Mamta,’’ jelasnya.
Tujuannya, kata Justina Sianturi adalah bagaimana menyusun RPJM Nasional secara khusus untuk Papua sesuai Inpres tahun 2017 tentang percepatan pembangunan di papua untuk diambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan di kabupaten-kabupaten dan kota di wilayah adat Animha dan wilayah adat Tabi tersebut. ‘’Pesertanya diharapkan dihadiri para pemimpin daerah, bupati dan wali kota. Tapi sejumlah pimpinan daerah itu memang belum sempat hadir karena kita tahu di akhir tahun ini banyak sekali kegiatan yang sedang digelar,’’ tandasnya. (ulo/tri)
