MERAUKE-Karena status tanah yang ditempati belum jelas, membuat SMAN Plus Satap Senayu, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke sampai hari ini belum memiliki gedung sekolah yang memadai.
Kepala Sekolah SMAN Plus Satap Senayu Nikson T. Notanubun, S.Pd kepada media ini mengungkapkan bahwa sejak 2017 telah dibangun 2 ruangan kelas dan di tahun 2019 penambahan 1 ruangan kelas melalui swadaya masyarakat maupun dewan guru yang ada di sekolah tersebut dari bahan kayu yakni dengan dinding papan dan berlantai tanah.
Kementerian Pendidikan Nasional, kata Nikson T. Notanubun, telah memberikan bantuan 4 ruangan kelas di tahun 2017-2019. Namun bantuan tersebut tidak dapat direalisasikan karena masalah status tanah yang belum jelas. Pihaknya secara berulang kali memprioritaskan soal pengadaan tanah kepada pihak terkait baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan Kabupaten Merauke maupun kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua, namun sampai sekarang tidak ada realisasi.
Padahal, lanjutnya, pihak sekolah sudah mendapatkan janji untuk pengadaan tanah sekolah. Tapi sampai sekarang status tanah tak kunjung diselesaikan. Padahal, sekolah tersebut pada tahun 2016 lalu sempat dipalang karena masalah tuntutan hak ulayat.
“Sekolah ini berada di tengah masyarakat OAP. Artinya, bahwa anak-anak yang sekolah ini bisa kami katakan hampir 100 persen adalah OAP,” jelasnya.
Karena itu, pihak sekolah mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk pembebasan lahan sekolah serta adanya perhatian untuk gedung sekolah tersebut. Sebab, dengan hanya 3 rombongan belajar yang ada, para guru yang ditempatkan di sekolah ini sulit untuk memenuhi tuntutan sebagai seorang guru. Apalagi jika guru tersebut sudah lulus sertifikasi yang dituntut untuk memiliki 24 jam dalam seminggu. (ulo/tri)
MERAUKE-Karena status tanah yang ditempati belum jelas, membuat SMAN Plus Satap Senayu, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke sampai hari ini belum memiliki gedung sekolah yang memadai.
Kepala Sekolah SMAN Plus Satap Senayu Nikson T. Notanubun, S.Pd kepada media ini mengungkapkan bahwa sejak 2017 telah dibangun 2 ruangan kelas dan di tahun 2019 penambahan 1 ruangan kelas melalui swadaya masyarakat maupun dewan guru yang ada di sekolah tersebut dari bahan kayu yakni dengan dinding papan dan berlantai tanah.
Kementerian Pendidikan Nasional, kata Nikson T. Notanubun, telah memberikan bantuan 4 ruangan kelas di tahun 2017-2019. Namun bantuan tersebut tidak dapat direalisasikan karena masalah status tanah yang belum jelas. Pihaknya secara berulang kali memprioritaskan soal pengadaan tanah kepada pihak terkait baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan Kabupaten Merauke maupun kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua, namun sampai sekarang tidak ada realisasi.
Padahal, lanjutnya, pihak sekolah sudah mendapatkan janji untuk pengadaan tanah sekolah. Tapi sampai sekarang status tanah tak kunjung diselesaikan. Padahal, sekolah tersebut pada tahun 2016 lalu sempat dipalang karena masalah tuntutan hak ulayat.
“Sekolah ini berada di tengah masyarakat OAP. Artinya, bahwa anak-anak yang sekolah ini bisa kami katakan hampir 100 persen adalah OAP,” jelasnya.
Karena itu, pihak sekolah mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk pembebasan lahan sekolah serta adanya perhatian untuk gedung sekolah tersebut. Sebab, dengan hanya 3 rombongan belajar yang ada, para guru yang ditempatkan di sekolah ini sulit untuk memenuhi tuntutan sebagai seorang guru. Apalagi jika guru tersebut sudah lulus sertifikasi yang dituntut untuk memiliki 24 jam dalam seminggu. (ulo/tri)
