MERAUKE– Papan nama dari Provinsi Papua Selatan (PPS) telah ditancapkan di depan gedung negara, jalan Trikora Merauke, Rabu (7/9). Sementara untuk sekretariat daerah akan menggunakan Hotel Asmat yang berhadapan dengan gedung negara tersebut.
Ketua Tim Transisi Kelompok Kerja (Pokja) I Provinsi Papua Selatan, Dr. Sri Handoko Taruna yang sehari-harinya menjabat sebagai Direktur Kewaspadaan Nasional Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada wartawan di Sekretariat Tim Transisi di Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Merauke, menjelaskan, untuk peresmian 3 DOB Provinsi di Papua tersebut akan dilaksanakan Oktober 2022. Namun semuanya tergantung dari kesiapan untuk peresmian dan penunjukan pejabat gubernur 3 DOB di Papua tersebut.
‘’Secara time line memang direncanakan pada Oktober. Tapi semuanya itu tergantung pada kita pemerintah daerah atau kita dari tim transisi dalam menyiapkan. Kita sudah siap, ini juga merupakan bagian yang terpenting dan pasti juga sesuai dengan rencana Oktober akan segera ditunjuk pejabatnya Pj,’’ kata Sri Handoko Taruna didampingi Sekertaris Tim pemekaran Provinsi Papua Selatan Drs. Alberth Rapami, M.Si, Kamis (8/9).
Soal tempat peresmian, Sri Handoko Taruna menjelaskan, nanti tergantung dari kesiapan 3 DOB tersebut. Siapa dari 3 DOB provinsi tersebut paling siap maka di situlah tempat pelaksanaan peresmian dan pelantikan penjabat gubernurnya.
‘’Berdasarkan UU Pemerkaran Nomor 14, 15 dan 16, mana yang lebih siap duluan itu yang akan dijadikan sebagai tempat peresmian 3 DOB tersebut dan ini semuanya masih bisa berkembang sesuai dengan kesiapan masing-masing DOB,’’ tandasnya.
Sementara itu, terkait dengan Tim Transisi ini, Sri Handoko Taruna menjelaskan bahwa tim ini yang dibentuk oleh Mendagri ini untuk mempersiapkan peresmian dan pelantikan Pj gubernur di 3 DOB tersebut.
“Tugas dari tim transisi untuk PPS ini kami sebagai ketua Tim dengan anggota yang melibatkan seluruh kompenen yang ada di Kementerian Dalam Negeri,”katanya.
Pihaknya dari Kemendagri, dari Pemerintah Pusat berkomitmen untuk menyukseskan implementasi UU Nomor 14 tahun 2022, pihaknya sudah mulai melakukan beberapa langkah. Di mana ia melihat ada 4 isu besar. Isu pertama, jelas dia terkait hibah, lalu isu kedua menyangkut aset. Isu ketiga sehubungan dengan struktur dan keempat berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara.
‘’Dari 4 isu itu, hampir seluruhnya kita bahas. Kemarin juga hadir dari perwakilan pemerintah provinsi dan perwakilan 4 kabupaten yang ada di wilayah PPS,tandasnya.
Untuk OPD sendiri, tambah Sri Handoko Taruna, akan ada 22 OPD yang dibentuk untuk pelayanan minimal sampai terpilihnya gubernur defenitif 2024 mendatang. (ulo/tho)
