MERAUKE– Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke Fransiskus Kamijai, S.STP, MAP menanggapi adanya pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke untuk menertibkan alat peraga kampanye sejumlah orang yang telah memasang APK sebagai bakal calon bupati 2024 di sejumlah zona yang telah diizinkan Pemerintah Daerah untuk pemasangan APK.
Fransiskus Kamijai menjelaskan bahwa pemasangan APK yang dilakukan sejumlah orang yang akan maju sebagai bakal calon bupati Merauke periode 2024 tersebut memang dipasang diarea yang telah diizinkan oleh Pemerintah Daerah untuk pemasangan spanduk atau APK.
‘’Sehingga jika ada pemasangan APK yang dianggap melanggar atau tidak sesuai, maka yang harus menurunkan bukan kita Satpol PP tapi oleh Bawaslu langsung. Mereka yang punya wewenang untuk menurunkan,’’ tandasnya.
Sekadar diketahui, bahwa sejumlah titik-titik yang disepakati antara KPU dan Parpol maupun daerah yang sudah menjadi zona untuk pemasangan APK sesuai dengan Perda Kabupaten Merauke ternyata dimanfaatkan sejumlah orang yang menyatakan diri akan maju sebagai bakal calon bupati Merauke 2024 dengan memasang baliho mereka. Bahkan, ada yang ukuran balihonya lebih besar dibandingkan dengan baliho para caleh maupun pasangan Capres Wacapres. (ulo)
MERAUKE– Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke Fransiskus Kamijai, S.STP, MAP menanggapi adanya pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke untuk menertibkan alat peraga kampanye sejumlah orang yang telah memasang APK sebagai bakal calon bupati 2024 di sejumlah zona yang telah diizinkan Pemerintah Daerah untuk pemasangan APK.
Fransiskus Kamijai menjelaskan bahwa pemasangan APK yang dilakukan sejumlah orang yang akan maju sebagai bakal calon bupati Merauke periode 2024 tersebut memang dipasang diarea yang telah diizinkan oleh Pemerintah Daerah untuk pemasangan spanduk atau APK.
‘’Sehingga jika ada pemasangan APK yang dianggap melanggar atau tidak sesuai, maka yang harus menurunkan bukan kita Satpol PP tapi oleh Bawaslu langsung. Mereka yang punya wewenang untuk menurunkan,’’ tandasnya.
Sekadar diketahui, bahwa sejumlah titik-titik yang disepakati antara KPU dan Parpol maupun daerah yang sudah menjadi zona untuk pemasangan APK sesuai dengan Perda Kabupaten Merauke ternyata dimanfaatkan sejumlah orang yang menyatakan diri akan maju sebagai bakal calon bupati Merauke 2024 dengan memasang baliho mereka. Bahkan, ada yang ukuran balihonya lebih besar dibandingkan dengan baliho para caleh maupun pasangan Capres Wacapres. (ulo)
