BIAK– Penjabat (Pj) Bupati Biak Numfor menekankan pentingnya persiapan menghadapi pemeriksaan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua. Dalam sambutannya, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bekerja dengan penuh integritas dalam penyusunan laporan keuangan.
“Hindari penyimpangan sekecil apa pun. Pastikan setiap penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Kita perlu evaluasi secara mendalam dan memastikan tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) siap untuk pemeriksaan BPK RI,” tegasnya, Rabu (12/2) kemarin.
Pj Bupati juga menekankan bahwa hasil audit ini akan menjadi tolak ukur tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Ia berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang telah dicapai empat kali berturut-turut, dapat terus dipertahankan sebagai bukti pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Mari kita jadikan pemeriksaan BPK ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Pj Bupati juga menyampaikan salam perpisahan karena dalam waktu dekat akan mengakhiri masa jabatannya setelah hampir 11 bulan mengemban tugas di Biak Numfor. Ia mengapresiasi dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin dengan DPR, Forkopimda, TNI/Polri, BUMN/BUMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda dan Wanita, serta seluruh elemen masyarakat selama masa kepemimpinannya, telah menjalin kolaborasi dengan baik.
BIAK– Penjabat (Pj) Bupati Biak Numfor menekankan pentingnya persiapan menghadapi pemeriksaan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua. Dalam sambutannya, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bekerja dengan penuh integritas dalam penyusunan laporan keuangan.
“Hindari penyimpangan sekecil apa pun. Pastikan setiap penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Kita perlu evaluasi secara mendalam dan memastikan tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) siap untuk pemeriksaan BPK RI,” tegasnya, Rabu (12/2) kemarin.
Pj Bupati juga menekankan bahwa hasil audit ini akan menjadi tolak ukur tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Ia berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang telah dicapai empat kali berturut-turut, dapat terus dipertahankan sebagai bukti pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Mari kita jadikan pemeriksaan BPK ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Pj Bupati juga menyampaikan salam perpisahan karena dalam waktu dekat akan mengakhiri masa jabatannya setelah hampir 11 bulan mengemban tugas di Biak Numfor. Ia mengapresiasi dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin dengan DPR, Forkopimda, TNI/Polri, BUMN/BUMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda dan Wanita, serta seluruh elemen masyarakat selama masa kepemimpinannya, telah menjalin kolaborasi dengan baik.
