Dua Tahun Terakhir, Pemda Biak Bayar Utang Rp 171,79 M
Herry Ario Nap, S.Si, M.Pd
Herry Ario Naap, SSi, MPd ( FOTO: Fiktor/Cepos)
BIAK-Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada dua tahun terakhir berturut-turut (tahun 2018 – 2019) telah menuntaskan pembayaran utang daerah (utang pihak ketiga) kurang lebih sebesar Rp 171,79 miliar. Pembayaran utang daerah yang jumlahnya cukup fantastis itu diupayakan sudah tuntas pada tahun 2021 mendatang.
“Meskipun utang itu sudah ada sebelum kami dilantik jadi Bupati Biak Numfor, namun kami tetap berupaya menyelesaikannya, karena ini adalah beban keuangan daerah untuk jangka panjang jika dibiarkan,” ujar Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd.
Dikatakan, upaya penyelesaian atau pembayaran utang daerah yang hingga dengan tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp. 406, 61 miliar memang tidak mudah. Upaya sistem “ikat pinggang” diterapkan oleh pemerintah daerah, efisiensi penggunaan anggaran dan sejumlah lainnya dilakukan pemerintah daerah.
“Jadi perlu juga diketahui bahwa hingga 31 Desember 2017, utang pihak ketiga tercatat sebesar Rp. 406.610.737.610,00, kami sudah membayarnya sebesar Rp. 171.796.605.896,00. Dan kami dilantik jadi Bupati tanggal 19 Maret 2019, jadi utang itu sudah ada sebelum kami dilantik jadi bupati,” ungkapnya.
Masih lanjut Herry A Naap, terkait dengan sisa utang pihak ketiga yang masih tersisa belum dibayar sebesar Rp. 234.814.131.714, pemerintah daerah akan memberikan perhatian serius untuk menyelesaikannya.
“Kami juga perlu tegaskan, bahwa berbagai upaya telah dilakukan supaya utang daerah seperti itu tidak muncul di kemudian hari dengan terus melakukan reformasi terhadap pengelolaan keuangan. Saat ini kami telah menerapkan pengelolaan Cash Management System (CMS), menggandeng BPKP Perwakilan Papua dalam melakukan pendampingan dan sejumlah perbaikan lainnya,” katanya menambahkan. (itb/tri)
BIAK-Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada dua tahun terakhir berturut-turut (tahun 2018 – 2019) telah menuntaskan pembayaran utang daerah (utang pihak ketiga) kurang lebih sebesar Rp 171,79 miliar. Pembayaran utang daerah yang jumlahnya cukup fantastis itu diupayakan sudah tuntas pada tahun 2021 mendatang.
“Meskipun utang itu sudah ada sebelum kami dilantik jadi Bupati Biak Numfor, namun kami tetap berupaya menyelesaikannya, karena ini adalah beban keuangan daerah untuk jangka panjang jika dibiarkan,” ujar Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd.
Dikatakan, upaya penyelesaian atau pembayaran utang daerah yang hingga dengan tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp. 406, 61 miliar memang tidak mudah. Upaya sistem “ikat pinggang” diterapkan oleh pemerintah daerah, efisiensi penggunaan anggaran dan sejumlah lainnya dilakukan pemerintah daerah.
“Jadi perlu juga diketahui bahwa hingga 31 Desember 2017, utang pihak ketiga tercatat sebesar Rp. 406.610.737.610,00, kami sudah membayarnya sebesar Rp. 171.796.605.896,00. Dan kami dilantik jadi Bupati tanggal 19 Maret 2019, jadi utang itu sudah ada sebelum kami dilantik jadi bupati,” ungkapnya.
Masih lanjut Herry A Naap, terkait dengan sisa utang pihak ketiga yang masih tersisa belum dibayar sebesar Rp. 234.814.131.714, pemerintah daerah akan memberikan perhatian serius untuk menyelesaikannya.
“Kami juga perlu tegaskan, bahwa berbagai upaya telah dilakukan supaya utang daerah seperti itu tidak muncul di kemudian hari dengan terus melakukan reformasi terhadap pengelolaan keuangan. Saat ini kami telah menerapkan pengelolaan Cash Management System (CMS), menggandeng BPKP Perwakilan Papua dalam melakukan pendampingan dan sejumlah perbaikan lainnya,” katanya menambahkan. (itb/tri)
