KEPI- Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar S. STP, M.Si memimpin apel gabungan KOPRI di Kabupaten Mappi. Pada apel perdana KORPRI tahun 2023 di Kabupaten Mappi turut dihadiri oleh seluruh Pegawai Kontrak Daerah (PKD) dilingkup pemerintahan Kabupaten Mappi.
“Dalam kesempatan apel Gabungan KORPRI bersama PKD di hari ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Dimana di awal tahun 2023 kita sudah melaksanakan tugas dan tanggunjawab kita mengawali tahun ini dengan rencana kegiatan baik di internal OPD maupun secara umum di pemerintahan kabupaten Mappi,”Ungkap PJ Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.STP, M.Si dalam arahannya di halaman GOR Kepi, Selasa (17/1).
Pj Bupati Mappi Menegaskan apel gabungan KORPRI akan dilaksanakan setiap bulan secara rutin setiap tanggal 17 di tahun 2023 ini.
Kata Pj Bupati untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS yang sebelumnya dibagikan selama 6 bulan sekali. Namun mulai tahun 2023 ini implementasi pembayaran TPP akan diberikan setiap 3 bulan sekali.
Hal ini mengingat rekan – rekan kita yang bekerja di distrik maupun kampung tentunya mereka membutuhkan biaya selain gaji dan operasional yang ada. Mereka juga membutuhkan biaya tambahan dari TPP yang sudah dibagi untuk keperluan mereka.
“Saya harap kebijakan ini segera di implementasikan di tahun ini,”Tegasnya.
Selain itu kata Pj Bupati terkait dengan pendataan non- ASN yang mana beberapa minggu lalu BKPSDM dan bagian hukum sudah mengeluarkan surat untuk pendataan kembali pegawai non- ASN atau PKD di Lingkup Pemkab Mappi.
“Kami berharap dukungan dari bapak/ibu pimpinan OPD agar mulai sekarang dapat menyiapkan laporan mulai dari Dinas, bagian maupun Distrik. Agar bisa mendata semua PKD untuk dilakukan rekonsiliasi sesuai dengan data yang ada.Dan kedepannya setiap tahun kita akan melakukan evaluasi kinerja PKD,”ungkapnya.
“Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada bapak/ibu ASN dan PKD yang sampai saat ini masih aktif bekerja. Dan bagi mereka yang belum ada di tempat tugas hingga saat ini saya mohon agar bapak/ibu pimpinan segera membuat laporan. Begitu juga dengan PKD yang sampai saat ini belum masuk kantor segera dilaporkan kepada PJ Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehingga secara khsusus kepada PNS atau pejabat maka kami akan melakukan evaluasi kinerja dalam beberapa bulan kedepan, sehingga itu menjadi catatan bagi kami dalam rangka rotasi dan mutasi para pejabat dilingkup pemerintah kabupaten Mappi,”tambahnya .
Pj Bupati menambahkan, agar di tahun 2023 semua ASN, P3K dan PKD di lingkup pemerintahan Kabupaten Mappi wajib menggunakan noken. Sehingga hasil karya dari mama – mama dapat dimanfaatkan. Dan itu menjadi identitas kita yang berkerja diatas tanah Mappi ini.(humas/gin).
