Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos., M.Si., Soal Terbentuknya Provinsi Papua Tengah
Tiga RUU DOB di Papua sudah disepakati dan tinggal diparipurnakan di DPR RI, Kamis (30/6) hari ini. Berikut wawancara eksklusif dengan Bupati Nabire Mesak Magai, SSos, MSi, terkait DOB dan kesiapan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Laporan: Agung Tri Handono_NABIRE
RENCANA pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua memang banyak pro kontra,dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Termasuk di Nabire, yang dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Saat Cenderawasih Pos turun dari pesawat di Bandara Nabire, Senin (27/6) lalu, beberapa masyarakat yang berkumpul, hampir semua membicarakan pembentukan DOB ini. Terlebih Nabire yang dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Papua.
Para sopir rental di pojok bandara, terdengar juga hangat bicara terkait DOB dan ibu kota Provinsi Papua Tengah. Begitu juga sejumlah pegawai di lingkungan pemerintahan, maupun di DPRD Nabire juga terlihat antusias bicara soal pemekaran ini.
Cenderawasih Pos pun berupaya ingin mengetahui lebih jauh kesiapan Nabire menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah, dari orang nomor satu di Nabire. Yakni, Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si.
Untuk bertemu dengan Bupati Nabire ini, nampaknya bukan perkara mudah. Selasa (28/6) pukul 11.00 WIT tiba di kantor Bupati Nabire, ternyata banyak sekali yang mau bertemu/menghadap langsung bupati.
Hampir lima jam lebih menunggu di ruang tunggu, bersama masyarakat pimpinan OPD dan para pegawai. Cenderawasih Pos tidak berhasil menemui Bupati. Waktu sudah mendekati pukul 16.00 WIT lebih, tamu masih banyak. Cenderawasih Pos memilih kembali ke penginapan, karena dari pagi hanya minum teh dan sepotong roti. “Kampung Tengah” sudah tidak mau diajak kompromi.
Hari kedua, Rabu (29/6) Cenderawasih Pos berupaya lebih pagi, sebelum pukul 09.00 WIT sudah di ruang tunggu Bupati Nabire. Ruang tunggu masih terlihat sepi, hanya beberapa tamu yang ingin menghadap Plt. Sekda Nabire Herman Kayame.
Tak lama, Bupati Mesak Magai datang. Cenderawasih Pos bergegas berdiri, menyapa mengenalkan diri serta menyampaikan maksud untuk wawancara. Namun Bupati Mesak sambil berlalu masuk ke ruang kerja, sambil menyampaikan pesan untuk menunggu.
Hampir tiga jam menunggu, tidak ada panggilan untuk masuk ke ruangan, sementara pimpinan OPD, beberapa pegawai dan masyarakat berupaya menyelonong masuk, hingga membuat sang ajudan pun harus tegas menyampaikan aturan protokoler untuk bisa menghadap bupati.
“Hanya yang sudah ada komunikasi atau izin dengan bupati yang boleh masuk,” tegasTheo, Ajudan Bupati Mesak Magai kepada pegawai dan masyarakat umum yang tak sabar menunggu untuk menghadap bupati.
Mendekati pukul 12.00 WIT, Bupati Mesak Magai keluar dari ruang kerja. Berjalan menuju ke mobil dinas yang terparkir di depan pintu. Masyarakat langsung berebut, untuk bicara dan melapor keperluannya masing-masing. Hampir, tak ada kesempatan mendekat ke bupati. Apalagi, Bupati Mesak Magai kemudian masuk dan menutup pintu mobil. Karena sudah jenuh menunggu dua hari tanpa kejelasan bisa bertemu, Cenderawasih Pos dengan setengah putus asa, akhirnya dengan nada sedikit berteriak “Bapak, Cenderawasih Pos izin wawancara..!!”
Betul, Bupati Mesak Magai mendengar, dan langsung membuka jendela kaca mobil. Tak mau membuang waktu lagi, kaca jendela mobil Cenderawasih Pos tahan dengan siku tangan sambil menyodorkan handphone yang sudah disetting untuk merekam pernyataan Bupati Mesak Magai seputar Nabire yang menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Bupati Mesak Magai memberi respon positif, dengan memberikan banyak penjelasan terkait sejumlah pertanyaan yang Cenderawasih Pos lontarkan.
Menurut Bupati Mesak Magai, masalah pemekaran, tiga daerah otonom baru di Papua, sebenarnya pemerintah dan masyarakat Nabire tidak berjuang untuk itu. Awalnya, memang diharapkan Nabire ini masuk ke provinsi baru Saireri.
Namun kenyataannya, pemerintah pusat yang mengambil kebijakan untuk pembentukan tiga provinsi baru, salah satunya Provinsi Papua tengah, dimana Nabire masuk di situ dan menjadi ibukotanya.
“Kami pemerintah dan masyarakat tidak berjuang (pembentukan Provinsi Papua Tengah), tapi pemerintah pusat yang punya kebijakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Papua,”ungkap Mesak Magai sambil duduk dalam mobil dinasnya.
“Itu kajian intelejen negara, bahwa Papua ini tidak bisa satu sentral di satu kota, tapi harus dibagi beberapa sentral pengembangan, Papua dibagi menjadi Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah,” lanjutnya.
Meski masih ada pro kontra, bupati mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Nabire bisa menerima keputusan kebijakan dari pemerintah pusat. Dimana, Kamis (30/6) hari ini, rencananya tiga RUU Daerah Otonom Baru di Papua ini akan disahkan dalam sidang paripurna DPR RI.
Bahkan dalam rapat kerja Panitia kerja DPR RI, Selasa (29/6) juga sudah diputuskan ibukota dari tiga DOB tersebut. Dimana Merauke ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan, Wamena/Jayawijaya sebagai ibukota Provinsi Papua Pegunungan, dan Nabire menjadi ibukota dari Provinsi Papua Tengah.
Provinsi Papua Tengah sendiri terdiri dari Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya dan Mimika.
Bila dua DOB lainnya, penetapan ibukota provinsi tidak ada masalah, lain halnya dengan Provinsi Papua Tengah. Dimana sempat terjadi tarik ulur, dimana dua kabupaten ingin ibukota di Mimika, namun enam daerah lainnya memilih di Kabupaten Nabire. Yakni, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya.
Bukan tanpa alasan perbedaan pendapat itu, karena secara fasilitas Mimika memang dinilai lebih layak jadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Namun di satu sisi, ibu kota provinsi Papua di Nabire, bisa lebih mudah diakses jalan darat oleh beberapa kabupaten lain.
Menyikapi keputusan bahwa Nabire dipercayakan sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah, Bupati Mesak Magai mengaku bahwa setiap hal yang baik dan buruk dari keputusan ini, harus siap terima. “Kita akan koordinasikan dengan teman-teman bupati, di tujuh kabupaten di wilayah Meepago. Terutama menyangkut dana hibah, penyerahan aset ke provinsi (Papua Tengah) akan kita bahas,”ujar Mesak Magai.
Pemekaran Papua Tengah dengan ibu kota di Nabire, menurut Mesak Magai, ini merupakan jawaban pemerintah pusat terkait dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, seperti pelayanan RSUD Nabire yang sering dikeluhkan dan disoroti masyarakat, maka nantinya rumah sakit ini menjadi rumah sakit rujukan tingkat provinsi, dimana pelayanan akan lebih maksimal.
Dengan adanya provinsi baru Papua Tengah ini, tentu juga akan banyak membuka lapangan kerja di wilayah Papua Tengah, termasuk para investor yang akan masuk. Jika, masyarakat Papua menuntut adanya keberpihakan, maka ini kesempatan dengan adanya ibukota di Nabire.
Pengusaha Papua juga harus bisa bersaing sehat, dipastikan lapangan kerja dan aktivitas perekonomian akan banyak terbuka.
“Pesan saya, bagi yang punya lokasi dan tanah, bisa berkebun, buka bengkel, jangan menjadi penonton, harus jadi tuan di tanah sendiri, dengan mengelola potensi masyarakat yang ada disini,” ujarnya.
Menurut Bupati Mesak Magai, hidup ini ada dua hal yang perlu disadari. “Kapan saya mati dan kapan dunia kiamat,” tuturnya.
“Artinya, selagi kita menanti dua hal ini, kita harus beraktivitas yang baik. Contohnya, saya berumur 43 tahun, saya harus berbuat yang terbaik bagi semua. Ketika anak-anak saya gagal, berarti orang tua yang gagal. Kita harus bekerja terus dengan baik,” jelasnya.
Diakui bahwa, di Nabire ini ada dua kelompok yakni yang masih menolak DOB, dan satu kelompok yang tidak mau Nabire bergabung ke wilayah Meepago. Sekali lagi, Bupati Mesak Magai menegaskan bahwa hal ini bukan dirinya sebagai Bupati Nabire yang perjuangkan, tapi Nabire sebagai bagian Papua Tengah ini kebijakan pemerintah pusat, berdasar analisis intelejen negara. Termasuk ibu kota Provinsi Papua Tengah di Nabire. Namun itu semua patut disyukuri.
“Ibarat kita ingin berburu babi hutan, ternyata kita dapat tikus tanah, ya kita makan tikus tanah itu dulu, setelah itu kalau kita dapat babi hutan baru kita makan babi hutan,” tambahnya.
Terkait masih adanya penolakan Otsus dan DOB ini, Bupati Mesak Magai mengaku bahwa sudah ada pengalaman aksi demo dengan mengarak peti jenazah Otsus pikul dari Abepura ke DPRP tapi pemerintah pusat tidak tanggapi. Begitu juga Gubernur Papua, siapkan Otsus Plus, namun tidak ditanggapi di DPR RI.
“Sekarang di Indonesia ini, Papua hanya miliki hak hidup, kebebasan hidup. Tapi kebijakan politik, moneter ada pemerintah pusat yang atur. Biar kita demo apa pun, tetap pemerintah pusat yang putuskan,” tegasnya.
Lebih jauh terkait kesiapan Nabire sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah, menurut Mesak Magai, untuk SDM pemetaan dan penempatan aparatur sipil negara (ASN) dilakukan dari provinsi induk, yakni Provinsi Papua. “Pasti Provinsi Papua akan undang kami dan kabupaten lain di Papua Tengah ini untuk siapkan pegawainya untuk Provinsi Papua Tengah ini,”ujarnya.
Begitu juga dengan lokasi lahan kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah juga akan disiapkan. Namun untuk sementara, pihaknya akan menyiapkan gedung Guess House Pemkab Nabire sebagai kantor sementara Pemprov Papua Tengah. “Dalam waktu dekat kita rapat dengan DRPD, terkait persiapan Nabire sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah ini,”tandasnya
Disinggung masalah keamanan, Bupati Mesak Magai mengaku Nabire relatif aman. Terkait antisipasi demo penetapan RUU DOB sendiri juga sudah diantisipasi Polda Papua, tidak hanya di Nabire saja, tapi juga di Jayawijaya dan Merauke. “Ini kebijakan pemerintah pusat, pasti Polda Papua sudah antisipasi untuk pengamanannya,”pungkasnya. (*/tri)
