Friday, March 20, 2026
25.2 C
Jayapura

19.000 lebih Masyarakat Tidak Dapat Dicover Pembayaran BPJS Melalui APBD

Sementara itu, bagi pasien yang membutuhkan rujukan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura telah menjalin kerja sama melalui perjanjian kerja sama (PKS) dengan beberapa rumah sakit rujukan.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menyediakan bantuan kesehatan komplementer bagi warga yang tidak terakomodasi dalam skema BPJS.  Bantuan ini disalurkan melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Yowari dengan menggunakan dana Otsus, sebagai bentuk komitmen agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang layak.

Di akhir keterangannya, Korry Simbolon berharap masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut dan tidak panik menyikapinya. Ia menegaskan bahwa kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

Kekhawatiran terbesar, menurutnya, adalah jika ada warga yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan namun tidak mengetahui kebijakan ini, lalu jatuh sakit tanpa persiapan.
“Harapan kami sederhana, masyarakat tetap sehat dan tidak ada kesalahpahaman di lapangan,” tutupnya. (*/wen)

Baca Juga :  Disnaker Kelola Anggaran Ostus Untuk Pendidikan Rp 1,5 Miliar

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

Sementara itu, bagi pasien yang membutuhkan rujukan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura telah menjalin kerja sama melalui perjanjian kerja sama (PKS) dengan beberapa rumah sakit rujukan.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menyediakan bantuan kesehatan komplementer bagi warga yang tidak terakomodasi dalam skema BPJS.  Bantuan ini disalurkan melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Yowari dengan menggunakan dana Otsus, sebagai bentuk komitmen agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang layak.

Di akhir keterangannya, Korry Simbolon berharap masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut dan tidak panik menyikapinya. Ia menegaskan bahwa kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

Kekhawatiran terbesar, menurutnya, adalah jika ada warga yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan namun tidak mengetahui kebijakan ini, lalu jatuh sakit tanpa persiapan.
“Harapan kami sederhana, masyarakat tetap sehat dan tidak ada kesalahpahaman di lapangan,” tutupnya. (*/wen)

Baca Juga :  Awalnya Minder Kini Menjadi Berani, Masih Kekurangan Tenaga Pengajar

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

Berita Terbaru

Artikel Lainnya