Mathius Awoitauw Soal Rencana Wapres Maruf Amin Berkantor di Papua
Wakil Presiden Ma’ruf Amin dikabarkan akan berangkat ke Papua pada 4 September 2023. Ia rencananya akan berkantor di Jayapura, Papua selama beberapa hari dengan tujuan mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia itu. Rencananya berkantornya Wapres di Papua ini juga menjadi perhatian Mathius Awoitauw, mantan Bupati Jayapura dan pimpinan Parpol di Papua ini.
Laporan: Roberth Mboik_Jayapura
Di era kepemimpinan Presiden RI Ir Joko Widodo, Papua memang mendapatkan perhatian serius. Tidak hanya melalui berbagai program pembangunan dan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat, kondisi riil Papua juga menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Terbukti, sudah berkali-kali Presiden Jokowi turun langsung ke sejumlah kabupaten/kota di Papua.
Tak hanya itu, untuk memastikan percepatan pembangunan di Papua, Presiden Joko Widodo juga menugaskan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk berkantor di Papua, tepatnya di Kota Jayapura. Hal ini diharapkan bisa lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi dari sejumlah pihak terkait, termasuk kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan bagi percepatan pembangunan, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem di Papua.
Banyak apresiasi dan harapan terkait rencana Wapres berkantor di Jayapura ini. Diharapkan tidak hanya sebatas formalitas dan seremonial saja, tapi kunjungan atau berkantornya Wapres Maruf Amin ini, diharapkan benar-benar bisa memberikan solusi atau berbagai masalah yang masih dihadapi oleh masyarakat di Papua ini. Termasuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program pemerintah pusat di Papua.
“Menurut saya kalau Pak Wakil Presiden berkantor di Papua, harus dalam rangka memastikan percepatan itu (Otsus II) sudah dimulai. Dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP), bagaimana implementasinya, sampai di kabupaten kota dan sampai ke masyarakat informasinya.” ungkap Mathius Awoitauw, kepada Cenderawasih Pos Sabtu (26/8).
Menurut Mathius, sampai hari ini masyarakat masih banyak yang belum mendengar terkait rencana Wapres berkantor di Jayapura, Papua ini. “Harapan dan masukkan saya, kepada teman-teman tim yang mengurus dan mengagendakan Bapak Wapres akan berada di sini, coba ini bisa didiskusikan dan dibicarakan supaya dia melekat dengan tanggung jawab besar tentang Otsus Papua,” kata ketua DPW NasDem Papua ini.
Dia mengatakan, sebagai salah satu tokoh di Papua, pihaknya menyambut baik rencana Wapres berkantor di Papua. Apalagi Wapres Amin sebagai penanggung jawab implementasi Otsus di Papua. Karena itu harus kelihatan kekuatan gaungnya yang mempercepat proses itu.
Karena ini sudah hampir satu tahun otsus berjalan, namun Implementasi dalam konteks percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat itu belum kelihatan. Karena itu kalau mau mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat harus ada gaungnya yang sampai ke bawah.
Karena Orang Papua hanya membutuhkan pengakuan terhadap hak-hak dasar mereka di situ. Dengan adanya pengakuan dan kepastian, ruang hidup, ruang kelola mereka, barulah mereka akan membangun dirinya, berpartisipasi secara full untuk apa yang kita sebut mengenai percepatan kesejahteraan.
Sebab, seluruh pembangunan harus jalan di atas tanah, air dan sumber daya alam mereka. Untuk itu, harus ada kepastian hak dan kepastian ruang, ini juga perintah undang-undang otonomi khusus.
“Kalau berkantor di sini, mungkin itu yang perlu dipersiapkan supaya masyarakat sekarang ini sudah mempersiapkan diri komponen-komponen masyarakat adat, Pemuda, perempuan. Karena mereka ini yang inti dari otsus di Papua ini.”ungkapnya.
“Tetapi juga dengan masyarakat paguyuban Nusantara yang ada di sini dan mereka hidup cukup lama di Papua. Mereka juga rasa memiliki tanggung jawab untuk membangun daerah ini. Ini bisa dipertemukan dan bisa didiskusikan bersama,” harapnya.
Dia menambahkan, dalam rangka kunjungan itu, tentunya Wapres harusnya didampingi oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Menteri Perhubungan, Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian pekerjaan umum, dan juga Kementerian desa. Termasuk kementerian-kementerian lainnya yang memiliki keterkaitan dalam upaya percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
“Persoalan kehutanan di Papua juga harus menjadi perhatian pusat, tanah, lalulintas antar provinsi baru, infrastruktur dasar, juga yang paling penting soal pengelolaan dana desa. Ini harus dilakukan supaya otsus ini ada gaungnya,” pungkasnya. (*/tri)
