Oleh karena itu, Komisi V DPR Papua terus mendesak pemerintah agar konsisten mengawal program pendukung seperti Siswa Unggul Papua (SUP), termasuk memberi solusi bagi mahasiswa Papua di dalam maupun luar negeri yang terancam drop out akibat kendala biaya.
Di sisi lain, ancaman baru kini merayap cepat menyasar anak-anak usia muda di Papua: maraknya peredaran narkotika serta paparan konten digital yang tak tersaring.
“Narkotika ini merusak dan menghancurkan masa depan anak-anak kita. Begitu pula di era media sosial, tanpa pendampingan orang tua yang kuat, anak-anak rentan terpapar kekerasan, pornografi, hingga penipuan daring,” tegasnya.
Gagasan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) yang kerap digaungkan pemerintah daerah dinilai masih jauh dari kenyataan di lapangan. Penetapan predikat daerah layak anak seharusnya berbanding lurus dengan tersedianya ruang bermain yang aman, fasilitas kesehatan dasar, pendidikan terjangkau, serta nihilnya aksi kekerasan.
Guna mengurai benang kusut ini, pihak legislatif mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk membenahi penanganan kasus kekerasan, pendampingan keluarga, hingga penanganan masalah stunting agar anak Papua bisa tumbuh optimal.
Kendati demikian, Dina menekankan bahwa perlindungan anak tidak bisa dibebankan semata-mata pada pundak pemerintah. Benteng utama tetap berada di dalam rumah dan lingkungan terdekat. “Edukasi dan kasih sayang pertama itu datangnya dari keluarga. Mulai dari masa kandungan hingga balita, keluarga adalah tempat yang harus mengayomi. Lalu dilanjutkan kolaborasi dengan sekolah, gereja, kampung, hingga pemerintah,” pungkasnya. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
