Karena itu, Ia juga mengajak kader PMKRI untuk melihat langsung kondisi masyarakat Papua, khususnya umat Katolik dan masyarakat yang hidup di wilayah konflik. Dalam materi yang disampaikan, Warpo menjelaskan, konflik dapat terjadi di berbagai ruang kehidupan, mulai dari kampus, gereja, pemerintahan hingga masyarakat umum.
Karena itu, ia mengatakan pemahaman tentang manajemen konflik dinilai penting bagi kader organisasi. “Konflik bisa didesain oleh siapa saja dan dapat terjadi di mana saja. Karena itu, kader PMKRI harus memahami manajemen konflik dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebelum mengambil keputusan, kader PMKRI perlu mengidentifikasi persoalan, melakukan analisis, membangun komunikasi, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi damai.
“Manajemen konflik harus dilakukan dengan membangun komunikasi dan kolaborasi agar penyelesaian konflik dapat berjalan secara damai dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Tak hanya dari KNPB, pemateri lain dalam kegiatan itu juga datang dari kalangan akademisi yakni dari, Dosen Hukum Universitas STEKOM Semarang, Dr. Methodius Kossay, S.H., M.Hum., C.T., C.MP dengan materi yang paparkan berjudul ” Implementasi Otsus di Tanah Papua”.
Dalam pemaparannya ia mengatakan PMKRI sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan memiliki tanggung jawab untuk mencetak kader-kader pemimpin muda yang berintegritas, kritis, dan peduli pada kehidupan masyarakat serta Gereja.
Menurutnya kegiatan LKK menjadi tahap penting dalam proses kaderisasi formal yang dirancang untuk memperkuat karakter, meningkatkan kemampuan manajerial, serta menanamkan semangat pelayanan.
“Proses ini tidak hanya menyiapkan kader yang siap memimpin di internal organisasi, tetapi juga membentuk pribadi yang mampu berperan aktif di tengah
masyarakat. Dengan komitmen yang kokoh, diharapkan kader-kader PMKRI dapat menjadi agen perubahan dan pelaku sejarah dalam mewujudkan kesejahteraan bersama serta Perjuangan Abadi bagi Kepentingan Kaum Tertindas,” jelas Kossay.
