Sementara Ketua PGRI Papua Dr. Elia Waromi., M.Pd kepada Cenderawasih Pos menyampaikan bahwa pernyataan dari menteri keuangan RI tersebut dapat mencederai semangat perjuangan guru sekaligus memperlihatkan bahwa negara tidak sungguh-sungguh menempatkan guru pada posisi yang terhormat sebagaimana mestinya.
Sebutnya guru adalah tiang peradaban bangsa, bukan beban. Guru adalah pelita yang menyalakan api pengetahuan, bukan sekadar angka dalam beban fiskal. Oleh karena itu, PGRI Papua menegaskan: negara wajib hadir, melindungi, dan menyejahterakan guru, bukan menganggapnya hanya sebagai beban negara.
“Kami mendesak setiap pejabat publik, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, agar benar-benar bertanggung jawab terhadap masa depan guru,” ujarnya. Kesejahteraan guru tidak boleh menjadi wacana kosong, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. Guru yang sejahtera akan melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap membangun Papua serta Indonesia.
Lebih jauh, ketua PGRI Papua itu menjelaskan, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Masyarakat, orang tua, dunia usaha, dan mitra kerja semua memiliki peran dalam mendukung pendidikan. Jangan biarkan guru berjalan sendiri, sebab pendidikan adalah warisan dan masa depan bersama.
PGRI Papua akan terus berdiri di garda terdepan memperjuangkan hak-hak guru. Kami menolak segala bentuk pernyataan atau kebijakan yang merendahkan martabat guru. “Sekali lagi kami tegaskan bahwa guru bukan beban negara, melainkan tanggung jawab negara,” pungkasnya. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
