Sementara akademisi Universitas Yayasan Pendidikan Islami (Uniyap) Papua dan Praktisi Jalan-Jembatan, Dr. Ir. Ardi Azis Sila, ST.,M.Eng menilai bahwa persoalan utama pembangunan Kereta Api (KA) di Papua masih sangat kompleks. Menurutnya, keberadaan KA di Papua belum terlalu dibutuhkan. Hal ini ia sampaikan mengingat dari sisi kepentingan transportasi antar Kabupaten dan Kota Jayapura sebagai tolak ukur, transportasi roda empat maupun dua masih terpantau lancar.
Namun disatu sisi ia sampaikan, untuk investasi jangka panjang keberadaan kereta api ini mutlak dibutuhkan oleh setiap daerah atau kota diseluruh Indonesia. Tak terkecuali kota Jayapura dan kabupaten Jayapura sebagai pilihan moda transportasi murah, cepat dan efisien.
“Dari sisi kepentingan transportasi antar kabupaten dan kota Jayapura keberadaan KA ini mungkin belum terlalu dibutuhkan. Mengingat arus lalu lintas antar kota dan kabupaten ini masih cukup lancar menggunakan sarana transportasi roda empat dan dua. Tetapi untuk investasi jangka panjang maka keberadaan kereta api ini mutlak dibutuhkan,” kata Azis dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (17/4).
Pertimbangan lain yakni, kondisi geografis tanah di Papua dan Jayapura khususnya berlandai dan banyak kelokan serta melewati tepi danau yang akan memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan rel kereta api ini. Mengacu pada praktik dan pedoman teknis dari PT Kereta Api Indonesia serta regulasi perkeretaapian, lintas utama (jalur konvensional), kelandaian maksimumnya sekitar 10 ‰ (1%) sedangkan Kondisi khusus (daerah pegunungan) dapat mencapai 25 ‰ (2,5%) hal ini dibatasi oleh kemampuan lokomotif dan pertimbangan teknik dan keselamatan.
Oleh karena itu, praktisi Jalan Jembatan itu menjelaskan untuk menentukan trase dan jalur rel ini akan membutuhkan perancangan yang komprehensif mengingat keterbatasan lahan yang ada dan tantangan biaya pembangunan rel yang tinggi per kilometernya dibutuhkan dana yang cukup besar.
Menurut hematnya, membangun rel dari Kota Jayapura ke Waena sampai ke Sentani yang melewati danau sentani tidak memungkinkan di atas tanah (groud) maka harus dibangun melayang (elevated) agar tidak perlu pembebasan lahan masyarakat dan bisa dibangun diatas atau ditengah jalan eksisting.
“Pemerintah agar bisa dipertimbangkan untuk rel yg berada di Kota Jayapura sampai Sentani cukup menggunakan LRT yang lebih ringan sehingga infrastuktur rel bisa lebih sederhana meskipun elevated,” jelasnya.
Sedangkan untuk jarak jauh menuju Sarmi atau arah trans Wamena bisa menggunakan rel kereta on ground dan peruntukan kereta api konvensional.
Ditambahkan Dr. Lily Bauw, S.H.,M.H bahwa Banyak yang mulai membayangkan kalau ke depan perjalanan bisa lebih cepat, biaya lebih ringan, dan akses ke wilayah sekitar seperti Sentani dan atau wilayah lainnya menjadi lebih mudah. Kepada Cenderawasih Pos Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen), Dr. Lily Bauw, S.H.,M.H mengatakan harapan seperti ini tentunya sangat wajar. Karena di daerah lain, kereta api sudah terbukti membantu aktivitas sehari-hari, baik untuk kerja, sekolah, maupun angkut barang.
“Kalau benar bisa hadir di Jayapura, manfaat seperti itu pasti juga akan terasa,” ujarnya.
Namun disatu sisi Lily mengatakan pembangunan jalur kereta api di Kota Jayapura-Sentani perlu dirancang secara matang dan dilakukan kajian yang mendalam, baik itu dari pemerintah Papua sendiri maupun dari PT Kereta Api Indonesia. Meskipun sekarang ini masih dalam tahap awal, ada beberapa hal penting yang biasanya harus dipastikan seperti; Jalurnya mau ke mana? itu harus jelas supaya bisa tahu wilayah mana yang akan terhubung. Kemudian biaya juga harus transparan, karena pembangunan kereta api bukan proyek kecil.
Yang tak kalah penting, praktisi Hukum itu mengatakan, persoalan lahan tidak bisa dianggap ringan, karena sering kali jadi persoalan di lapangan.
“Kondisi alam Papua juga punya tantangan sendiri. Medan yang berbukit, hutan, dan sebagian rawa membuat pembangunan seperti ini butuh perencanaan ekstra. Tidak bisa disamakan dengan daerah lain,” jelas Lily.
Di sisi lain, Lily sampaikan kondisi keuangan negara saat ini juga tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah sedang menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat, sehingga ruang anggaran untuk membiayai proyek-proyek besar menjadi lebih terbatas.
Menurutnya, situasi ini tentu menuntut setiap rencana pembangunan, termasuk kereta api di Jayapura, untuk benar-benar disusun secara hati-hati, realistis, dan terukur. Karena itu kata Lily, wajar kalau sekarang muncul pertanyaan: ini kapan benar-benar dibangun? Apalagi, rencana kereta api di Papua bukan baru pertama kali dibicarakan, sudah pernah dibicarakan tapi belum sampai tahap realisasi.
“Di sini yang penting adalah keterbukaan dari pemerintah. Perlu dijelaskan ke publik, sekarang posisinya di mana, tahap berikutnya apa, dan arah ke depannya seperti apa,” ujarnya sembari bertanya?. Menangapi pertanyaan ‘apakah pembangunan kereta api di Papua hanya sebatas wacana atau janji politik ‘, Lily menyebut posisinya masih ditengah-tengah. Karena sudah ada langkah awal, tapi belum bisa disebut sebagai proyek yang pasti akan dibangun.
