Mencermati Kasus Pemalangan yang Terjadi di TPU Buper Waena Kota Jayapura
Terkait aksi pemalangan terhadap TPU Kristen dan Muslim di Buper Waena, Kota Jayapura, Jumat (15/9) mendapat tanggapan dari kepala suku Hengga, Joop Hengga dan juga Pj Sekda Kota Jayapura Robby Kepas Awi, maupun dari pihak aparat keamanan. Pasalnya lokasi ini ada kepentingan banyak orang di Kota Jayapura, untuk pemakaman.
Laporan: Carolus Daot & Robert Mboik_Jayapura
Meski Pemkot Jayapura selalu selalu berusaha memastikan pembebasan lahan sudah beres sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemanfaatan lahan tersebut, namun tetap saja masih ada klaim dari masyarakat adat. Dimana biasanya dilakukan aksi pemalangan, seperti halnya di jalan masuk kawasan TPU Muslim dan Kristen di Buper Waena yang dilakukan dari keluarga Suku Kaigere, kemarin.
Menanggapi aksi pemalangan ini, Kepala Suku Hengga Joop Hengga, pada prinsipnya aksi pemalangan terhadap dua TPU tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak secara struktur dari keluarga besar suku Kaigere selaku salah satu pemilik hak ulayat dari dua TPU tersebut, namun hanya oknum oknum tertentu yang ingin mendapatkan sesuatu kepentingannya.
Sebab sangat jelas tiga suku pemilik hak ulayat lahan TPU Buper Waena komitmen untuk menjaga lahan tersebut. “Yang buat surat aksi pemalangan, itu hanya ulah oknum yang ingin memeras pemerintah,” kata Joop Hengga kepada Cendrawasih Pos di TPU Kristen.
Lebih lanjut Joop Hengga menyampaikan bahwa secara adminsitrasi, kedua TPU tersebut tidak bermasalah. Sehingga tidak ada yang perlu dipersoalkan.
“TPU Muslim yang luasnya 10 hektar sudah lunas, dan sudah diterbitkan sertipikatnya atas nama pemerintah,” tegasnya.
Hal yang sama menurut Joop Hengga untuk TPU Kristen yang luasnya 4,5 hektar, secara administrasi juga tidak bermasalah. “TPU Kristen juga sudah lunas, tinggal penerbitan sertipikatnya yang sedang dalam proses,” jelasnya.
Diapun mengatakan kedua TPU di Buper Waena itu bukan hanya dimiliki oleh suku Kaigere, tapi secara prinsip ada tiga suku. Untuk itu apabila terdapat persoalan, maka harusnya ketiga suku tersebut bermusyawarah membahas persoalan yang ada sebelum dilayangkan kepada pemangku kepentingan.
“Tidak bisa hanya suku Kaigere yang bicara soal TPU Kristen dan Muslim, karena secara prinsip pemilik ulayat TPU ini ada tiga yakni Suku Kaigere, Suku Pouw, sama Suku Yanggo,” ungkapnya.
Sehingga apabila ada pihak yang ingin mengklaim terkait persolan TPU, mestinya dilakukan musyawarah antar tiga suku tersebut. “Aksi pemalangan ini hanya sepihak, suku lain tidak pernah membicarakan TPU Kristen dan Muslim, itu hanya ulah oknum dari Suku Kaigere,” tegasnya.
Diapun mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu yang beredar. Pasalnya kedua TPU tersebut jelas jelas milik pemerintah Kota Jayapura. “Jangan takut kalau ada yang mau datang untuk pemakaman silakan datang,” pintanya.
Terkait pemalangan di lokasi TPU Buper ini, Pemerintah Kota Jayapura telah melakukan komunikasi dengan pihak terkait terutama mereka yang telah melakukan pemalangan pekuburan itu.
Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, berharap masyarakat tidak melakukan aksi pemalangan terhadap fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah, baik itu Fasilitas Kesehatan, lembaga pendidikan dan juga termasuk kawasan perkuburan yang memang menjadi salah satu fasilitas umum.
“Itu yang melakukan pemalangan dari Keluarga besar kaigere, mereka sudah kasih masuk surat sebelumnya untuk melakukan pemalangan di tempat pemakaman umum di Buper Waena. Kami sudah perintahkan Kadis PUPR untuk melakukan koordinasi dan pihak keamanan beserta keluarga untuk bisa difasilitasi, untuk penyelesaian secara baik,”harapnya.
Pemkot Jayapura khawatir apabila aksi pemalangan seperti ini terus dilakukan dalam waktu yang lama ini justru akan mengganggu aktivitas masyarakat bahkan kenyamanan di Kota Jayapura.
“Karena tiap hari ini ada orang yang meninggal, khusus yang Kristen. Namun tetap pemerintah fasilitasi untuk mempertemukan dan pemerintah juga menyiapkan dokumen, baik pelepasan maupun sertifikat,” bebernya.
Karena itu pihaknya berharap, masyarakat pemilik wilayah tidak melakukan pemalangan tetapi membangun koordinasi atau komunikasi dengan Pemerintah Kota Jayapura.
“Harapan kami Bapak Ibu pemilik tempat bisa lakukan, koordinasi dengan dinas teknis untuk dapat diselesaikan atau dicari jalan keluar yang terbaik, sesuai aturan yang berlaku,” ujar Robby Kepas Awi yang memastikan lokasi lahan kuburan itu pemerintah juga memastikan sudah memiliki dokumen lengkap. (*)
