Sejumlah Sekolah Binaan Pemprov Papua Terancam Krisis Tenaga Pendidik
Meski sebagian besar sekolah telah dilimpahkan kewenangan dan tanggungjawabnya ke pemerintah kabupaten/kota, namun Pemprov Papua melalui Dinas Pendidikan masih mengelola sejumlah sekolah khusus. Sejumlah sekolah ini kini terancam krisis tenaga guru atau pengajar.
Laporan: Elfira_Jayapura
Pagi itu, ruang-ruang kelas di sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Negeri Khusus (SNK) binaan Pemerintah Provinsi Papua tetap dipenuhi aktivitas belajar mengajar seperti biasa.
Anak-anak duduk rapi, guru berdiri di depan kelas, menyampaikan materi dengan sabar. Sekilas tak ada yang berbeda. Namun di balik rutinitas itu, Dinas Pendidikan Provinsi Papua tengah berpacu dengan waktu. Gelombang pensiun guru mulai menghampiri.
Data Dinas Pendidikan Provinsi Papua mencatat, sebanyak 25 guru di 12 sekolah binaan Pemprov akan memasuki masa purna tugas dalam kurun tahun 2025 hingga 2026. Sebanyak 13 orang pensiun tahun 2025 dan 12 orang lainnya menyusul tahun 2026. Bahkan, tahun 2027, jumlah itu diperkirakan kembali bertambah.
“Kebutuhan guru hari ini sebanyak 125 orang untuk 12 sekolah binaan kami. Ini yang akan kami laporkan kepada pimpinan untuk diantisipasi,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama Tabenak kepada Cenderawasih Pos, yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/2).
Berdasarkan PP Nomor 106, Pemerintah Provinsi Papua mengelola 12 sekolah binaan. Tujuh di antaranya adalah Sekolah Luar Biasa (SLB), yakni SLBN 1 Jayapura, SLBN Pembina Jayapura, SLBN Saereri, SLBN Serui, SLBN Uriwaren, SLB Swasta Sub Byaki Fyadi, dan SLB ABC Harapan.
