Terutama lanjutnya masyarakat yang ada di wilayah sulit. Pemenuhan gizi keluarga khususnya Ibu hamil dan Ibu menyusui masih sangat rendah. Hal lain disebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat bisa dikatakan minim, sehingga untuk mendukung dalam hal peningkatan pola hidup sehat bagi Ibu hamil dan menyusui sangat terbatas.
“Harapannya tahun 2024 ini adanya peningkatan cakupan pelayanan kesehatan oleh dinas terkait, tapi juga masyarakat yang memiliki Balita termasuk juga Ibu hamil harus aktif ke posyandu dan puskesmas untuk mendapat pelayanan,” ujar Nerius.
Diapun mengungkapkan untuk Provinsi Papua Induk dari data PPGBM sampai september 2023 jumlah balita sebanyak 18.251 orang. Dari jumlah yang ada Balita yang beresiko stunting sebanyak 2.167 orang. “Paling tinggi ada di Kabupaten Mamberamo Raya dan Supiori,” sebutnya.
Kemudian Papua Tengah jumlah Balita di daerah tersebut sebanyak 5.699 orang. Kemudian yang beresiko stunting 777 orang. Sementara itu Papua Selatan 7.930 orang, dengan jumlah beresiko stunting 1.404 orang. Dan untuk Provinsi Papua Pegunungan jumlah Balita yang didata
PPGBM per september 2023 lalu sebanyak 1.857 orang dengan jumlah resiko stunting 343 orang.
“Kami harap dengan data yang ada, dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam mengintervensi persoalan stunting di masing-masing daerahnya,” harapnya.
Sebab menurutnya persoalan stunting ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi atau pihak tertentu, tapi perlu adanya kerjsama yang konkret dari berbagai pihak. Karena kasus stunting itu bisa diatasi bila semua pihak berkomitemn untuk membangun kerjasama yang baik, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Misalnya ibu hamil aktif mengecek kesehatan janinnya, tapi juga pemerintah mampu menginterfensi terhadap persoalan stunting ini saya yakin masalah ini bisa diatasi dengan baik,” tandasnya.
Terutama lanjutnya masyarakat yang ada di wilayah sulit. Pemenuhan gizi keluarga khususnya Ibu hamil dan Ibu menyusui masih sangat rendah. Hal lain disebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat bisa dikatakan minim, sehingga untuk mendukung dalam hal peningkatan pola hidup sehat bagi Ibu hamil dan menyusui sangat terbatas.
“Harapannya tahun 2024 ini adanya peningkatan cakupan pelayanan kesehatan oleh dinas terkait, tapi juga masyarakat yang memiliki Balita termasuk juga Ibu hamil harus aktif ke posyandu dan puskesmas untuk mendapat pelayanan,” ujar Nerius.
Diapun mengungkapkan untuk Provinsi Papua Induk dari data PPGBM sampai september 2023 jumlah balita sebanyak 18.251 orang. Dari jumlah yang ada Balita yang beresiko stunting sebanyak 2.167 orang. “Paling tinggi ada di Kabupaten Mamberamo Raya dan Supiori,” sebutnya.
Kemudian Papua Tengah jumlah Balita di daerah tersebut sebanyak 5.699 orang. Kemudian yang beresiko stunting 777 orang. Sementara itu Papua Selatan 7.930 orang, dengan jumlah beresiko stunting 1.404 orang. Dan untuk Provinsi Papua Pegunungan jumlah Balita yang didata
PPGBM per september 2023 lalu sebanyak 1.857 orang dengan jumlah resiko stunting 343 orang.
“Kami harap dengan data yang ada, dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam mengintervensi persoalan stunting di masing-masing daerahnya,” harapnya.
Sebab menurutnya persoalan stunting ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi atau pihak tertentu, tapi perlu adanya kerjsama yang konkret dari berbagai pihak. Karena kasus stunting itu bisa diatasi bila semua pihak berkomitemn untuk membangun kerjasama yang baik, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Misalnya ibu hamil aktif mengecek kesehatan janinnya, tapi juga pemerintah mampu menginterfensi terhadap persoalan stunting ini saya yakin masalah ini bisa diatasi dengan baik,” tandasnya.
