Wednesday, June 18, 2025
23.7 C
Jayapura

Tak Sekedar Wishlist, tetapi Susun Prioritas Berdasar Urgensi dan Kesejahteraan

Juga menekankan beberapa hal di antaranya Musrenbang RKPD dapat menghasilkan program dan kegiatan yang nyata dan berdampak langsung bagi rakyat, terutama orang asli Papua (OAP). Denan perencanaan yang baik maka pembangunan berjalan efektif, efisien, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Musrenbang khusus adalah manifestasi dari amanat Otsus Papua, untuk mengafirmasi hak-hak OAP. “Saya harap pada pembahasan teknis betul-betul memperhatikan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan OAP dalam rangka mewujudkan Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif sebagai dasar percepatan pembangunan Papua,” ujarnya.

Musrenbang saat ini bukan untuk menghimpun daftar keinginan (wishlist), tetapi betul- betul menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, forum Musrenbang untuk memilih dan memilah prioritas yang realistis, mendesak, dan berdampak luas serta fokus berdasarkan kewenangan.

Baca Juga :  Pemprov Papeg dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Serahkan DIPA dan TKD 2025

  “Kita harus bisa bertransformasi dengan membangun kesadaran kolektif semangat efesiensi dalam perencanaan dan penganggaran daerah,” kata Suzana.

  “Kondisi fiskal kita pasca DOB mengalami penurunan yang sangat tajam, oleh karena itu saya harapkan dapat membahas dan menyepakati upaya-upaya yang sistematis dan masif menggali sumber-sumber pendapatan daerah, melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Yang selanjutnya menjadi prioritas RKPD provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2026,” bebernya.

Selain itu, program dan kegiatan harus berorientasi manfaat untuk masyarakat khususnya OAP dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk mempertahankan urusan wajib pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar) perekonomian berdasarkan potensi lokal dan pemenuhan SPM.

Baca Juga :  Kunker ke Sarmi, Pj Gubernur Minta Pamit

  “Tema dan prioritas ini harus menjadi acuan bagi kabupaten dan kota dalam mengusulkan program. Kita tidak sedang menghimpun daftar keinginan, tetapi menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juga menekankan beberapa hal di antaranya Musrenbang RKPD dapat menghasilkan program dan kegiatan yang nyata dan berdampak langsung bagi rakyat, terutama orang asli Papua (OAP). Denan perencanaan yang baik maka pembangunan berjalan efektif, efisien, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Musrenbang khusus adalah manifestasi dari amanat Otsus Papua, untuk mengafirmasi hak-hak OAP. “Saya harap pada pembahasan teknis betul-betul memperhatikan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan OAP dalam rangka mewujudkan Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif sebagai dasar percepatan pembangunan Papua,” ujarnya.

Musrenbang saat ini bukan untuk menghimpun daftar keinginan (wishlist), tetapi betul- betul menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, forum Musrenbang untuk memilih dan memilah prioritas yang realistis, mendesak, dan berdampak luas serta fokus berdasarkan kewenangan.

Baca Juga :  Masih Ada Keluhan, BPJS dan Dinkes Kota Diminta Catat Kendala di Lapangan

  “Kita harus bisa bertransformasi dengan membangun kesadaran kolektif semangat efesiensi dalam perencanaan dan penganggaran daerah,” kata Suzana.

  “Kondisi fiskal kita pasca DOB mengalami penurunan yang sangat tajam, oleh karena itu saya harapkan dapat membahas dan menyepakati upaya-upaya yang sistematis dan masif menggali sumber-sumber pendapatan daerah, melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Yang selanjutnya menjadi prioritas RKPD provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2026,” bebernya.

Selain itu, program dan kegiatan harus berorientasi manfaat untuk masyarakat khususnya OAP dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk mempertahankan urusan wajib pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar) perekonomian berdasarkan potensi lokal dan pemenuhan SPM.

Baca Juga :  Fasilitas Polri Harus Tingkatkan Semangat Kerja

  “Tema dan prioritas ini harus menjadi acuan bagi kabupaten dan kota dalam mengusulkan program. Kita tidak sedang menghimpun daftar keinginan, tetapi menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya