JAYAPURA – Dampak Daerah Otonomi Baru (DOB) membuat bisnis perhotelan juga terkena himbasnya. Tidak bisa dipungkiri selain penurunan okupansi, saat ini juga terjadi perang harga.
Seperti yang diungkapkan, General Manager Horison Kotaraja, Ceprianda Lesmana bahwa dampak DOB memang cukup terasa untuk bisnis perhotelan, yang biasanya kegiatan berpusat di Jayapura, semenjak ada pemekaran provinsi baru, kegiatan-kegiatan pemerintahan mulai berkurang.
“Tidak hanya itu, dengan berkurangnya kegiatan pemerintah secara otomatis berdampak juga pada penurunan okupansi baik kamar maupun penggunaan ruang meeting, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (22/6) kemarin.
Lanjutnya, dari dampak tersebut sampai dengan saat ini tingkat okupansi Horison Kotaraja baru mencapai 50 persen. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada kuartal kedua tingkat okupansi bisa mencapai 70-80 persen bahkan lebih.
“Kami sangat berharap agar ke depan pemerintah jangan sampai mengurangi aktivitasnya dalam hal pengunaan ruang meeting maupun kegiatan lainnya di hotel, karena dengan demikian itu dapat membantu kami pelaku bisnis perhotelan tetap berjalan, karena di Papua khususnya Jayapura sangat bergantung pada kegiatan-kegiatan pemerintah, ” terangnya. (ana/ary]
JAYAPURA – Dampak Daerah Otonomi Baru (DOB) membuat bisnis perhotelan juga terkena himbasnya. Tidak bisa dipungkiri selain penurunan okupansi, saat ini juga terjadi perang harga.
Seperti yang diungkapkan, General Manager Horison Kotaraja, Ceprianda Lesmana bahwa dampak DOB memang cukup terasa untuk bisnis perhotelan, yang biasanya kegiatan berpusat di Jayapura, semenjak ada pemekaran provinsi baru, kegiatan-kegiatan pemerintahan mulai berkurang.
“Tidak hanya itu, dengan berkurangnya kegiatan pemerintah secara otomatis berdampak juga pada penurunan okupansi baik kamar maupun penggunaan ruang meeting, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (22/6) kemarin.
Lanjutnya, dari dampak tersebut sampai dengan saat ini tingkat okupansi Horison Kotaraja baru mencapai 50 persen. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada kuartal kedua tingkat okupansi bisa mencapai 70-80 persen bahkan lebih.
“Kami sangat berharap agar ke depan pemerintah jangan sampai mengurangi aktivitasnya dalam hal pengunaan ruang meeting maupun kegiatan lainnya di hotel, karena dengan demikian itu dapat membantu kami pelaku bisnis perhotelan tetap berjalan, karena di Papua khususnya Jayapura sangat bergantung pada kegiatan-kegiatan pemerintah, ” terangnya. (ana/ary]
