JAYAPURA – Kepala Kanwil DJPb Papua Moudy Hermawan menjelaskan, terkait dengan realisasi belanja APBN dan APBD pendapatan negara dan belanja secara umum alami penurunan dibandingkan tahun 2022.
“Pendapatan negara Rp 3,1 T, turun 34, 75 persen sementara belanja negara dari 18,5 T, turun 3,9 persen. Namun jika dilihat detailnya, yang paling banyak alami penurunan dari sisi pendapatan adalah bea keluar sedang pajak dalam negeri alami peningkatan, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (6/7) kemarin.
Diakuinya, untuk belanja negara walaupun alami penurunan tipis tetapi untuk pusat alami kenaikan, dan untuk transfer ke daerah turun 7,94 persen. Hal ini karena adanya perlambatan penyaluran di beberapa jenis TKD yaitu Dah fisik dan Otsus.
“TKD mengalami penurunan sebesar Rp1.234,75 miliar atau turun -7,94% (yoy).Penurunan utamanya terjadi karena penyaluran DAK Fisik yang lebih rendah danterjadinya penurunan realisasi pada DAU disebabkan adanya penundaan danpemotongan penyaluran pada beberapa Pemda, ” terangnya.
Sementara itu, TKD yang telah disalurkan kepada Provinsi Papua s.d 31 Mei 2023 sebesar Rp14.325,25 miliar atau 94,69% dari total pendapatan APBD. “Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Papua, “tandasnya.
Pihaknya juga memberi rekomendasi kepada Pemda agar mengoptimalkan PAD. Langkah awal yang dapat dilakukan antara lain menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal dan investasi untuk bisa ditanamkan di daerah.(ana/ary)
JAYAPURA – Kepala Kanwil DJPb Papua Moudy Hermawan menjelaskan, terkait dengan realisasi belanja APBN dan APBD pendapatan negara dan belanja secara umum alami penurunan dibandingkan tahun 2022.
“Pendapatan negara Rp 3,1 T, turun 34, 75 persen sementara belanja negara dari 18,5 T, turun 3,9 persen. Namun jika dilihat detailnya, yang paling banyak alami penurunan dari sisi pendapatan adalah bea keluar sedang pajak dalam negeri alami peningkatan, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (6/7) kemarin.
Diakuinya, untuk belanja negara walaupun alami penurunan tipis tetapi untuk pusat alami kenaikan, dan untuk transfer ke daerah turun 7,94 persen. Hal ini karena adanya perlambatan penyaluran di beberapa jenis TKD yaitu Dah fisik dan Otsus.
“TKD mengalami penurunan sebesar Rp1.234,75 miliar atau turun -7,94% (yoy).Penurunan utamanya terjadi karena penyaluran DAK Fisik yang lebih rendah danterjadinya penurunan realisasi pada DAU disebabkan adanya penundaan danpemotongan penyaluran pada beberapa Pemda, ” terangnya.
Sementara itu, TKD yang telah disalurkan kepada Provinsi Papua s.d 31 Mei 2023 sebesar Rp14.325,25 miliar atau 94,69% dari total pendapatan APBD. “Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Papua, “tandasnya.
Pihaknya juga memberi rekomendasi kepada Pemda agar mengoptimalkan PAD. Langkah awal yang dapat dilakukan antara lain menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal dan investasi untuk bisa ditanamkan di daerah.(ana/ary)
