Bupati MA: Kita Harus Jujur Fakta yang ada di Papua
SENTANI- Baru-baru ini Gubernur Papua Lukas Enembe dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat untuk mengesahkan pemekaran daerah otonomi baru di Papua.
Ketua Asosiasi kepala daerah se-wilayah Tabi, yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan, semestinya semua pihak di papua harus jujur tentang fakta yang sebenarnya.”Kita harus jujur dengan fakta yang ada,”kata Mathius Awoitauw kepada sejumlah wartawan di Sentani, Senin (30/5).
Menurut Mathius, pemekaran yang diwacanakan oleh pemerintah pusat itu berdasarkan wilayah Adat. Tentunya pemekaran DOB itu juga datang berdasarkan aspirasi dari masyarakat di setiap wilayah adat di Papua.
“Yang kita bicara berdasarkan wilayah adat. Ada aspirasi-aapirasi masyarakat. Bukan pikiran orang perorang, bukan pikiran yang bicara di jalan-jalan. Semua ada mekanismenya,” ujar Mathius.
Dia juga menyoroti Ketua MRP Thimotius Murib, yang selalu menyebutkan adanya penolakan terhadap DOB di Papua meskipun bukan secara sah berdasarkan keputusan lembaga yang mewakili adat Papua itu.
“Kalau MRP memutuskan sesuatu itu ada mekanismenya. Ada sidang di MRP, harus melalui itu, ada berita acara, ada daftar hadir. Jadi Ketua MRP itu bicara berdasarkan hasil keputusan itu, melalui mekanisme yang diatur ,”jelasnya.
Menurutnya, aspirasi berdasarkan fakta dan kondisi itulah yang dia bawa ke publik. Terutama soal adanya penolakan namun jangan juga melupakan suara masyarakat yang menginginkan terjadinya pemekaran . Ini harus dilakukan karena, MRP mewakili adat berdasarkan wilayah adat yang ada.
“Aspirasi itu yang dia bawa. Pasti ada yang menolak, pasti ada yang menerima. Itu pasti karena MRP mewakili wilayah adat, dia akan membawa aspirasi dari wilayah adat itu. Ada pro dan ada kontra dan itu dirumuskan, diagendakan kemudian disampaikan ke publik ,” tegas politisi Nasdem itu. (roy/ary).
