JAYAPURA – Gubernur Papua, Matius Fakhiri, kembali memberi respons perihal pembakaran Mahkota Cenderawasih yang belakang ramai belakangan ini. Beragam pihak telah memberikan atensi perihal pembakaran tersebut, mulai dari para tokoh di Papua hingga ke tingkat pusat.
“Ketika pertemuan bersama MRP dan para tokoh adat, saya sampaikan bahwa proses yang dilakukan BBKSDA Papua itu sesuai aturan dan ketentuan, yaitu pemusnahan. Namun caranya yang salah, tidak pada tempatnya, sehingga menyebabkan kemarahan dari masyarakat adat di Papua,” ujar Matius kepada wartawan, Senin (27/10) malam.
Namun, Matius berharap, amarah masyarakat tidak ditungganggi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang membuat persoalan ini semakin besar.
“Saya juga sudah minta BBKSDA Papua, kalau mau buat sesuatu, maka harus perhatikan tatanan adat dan budaya di sini (Papua), sehingga tidak merugikan banyak pihak. Seperti yang terjadi di Boven Digoel,” ungkapnya.
“Ke depan, saya minta MRP, Ondoafi, Ondofolo, serta tokoh masyarakat adat, kalau itu berkaitan dengan budaya Papua, mari kita proteksi melalui regulasi Perdasi maupun Perdasus, sehingga siapapun, termasuk pemerintah daerah bisa menghormati budaya itu,” sambungnya.
JAYAPURA – Gubernur Papua, Matius Fakhiri, kembali memberi respons perihal pembakaran Mahkota Cenderawasih yang belakang ramai belakangan ini. Beragam pihak telah memberikan atensi perihal pembakaran tersebut, mulai dari para tokoh di Papua hingga ke tingkat pusat.
“Ketika pertemuan bersama MRP dan para tokoh adat, saya sampaikan bahwa proses yang dilakukan BBKSDA Papua itu sesuai aturan dan ketentuan, yaitu pemusnahan. Namun caranya yang salah, tidak pada tempatnya, sehingga menyebabkan kemarahan dari masyarakat adat di Papua,” ujar Matius kepada wartawan, Senin (27/10) malam.
Namun, Matius berharap, amarah masyarakat tidak ditungganggi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang membuat persoalan ini semakin besar.
“Saya juga sudah minta BBKSDA Papua, kalau mau buat sesuatu, maka harus perhatikan tatanan adat dan budaya di sini (Papua), sehingga tidak merugikan banyak pihak. Seperti yang terjadi di Boven Digoel,” ungkapnya.
“Ke depan, saya minta MRP, Ondoafi, Ondofolo, serta tokoh masyarakat adat, kalau itu berkaitan dengan budaya Papua, mari kita proteksi melalui regulasi Perdasi maupun Perdasus, sehingga siapapun, termasuk pemerintah daerah bisa menghormati budaya itu,” sambungnya.
