Situasi Global Mengancam, Akademisi Ingatkan Pemerintah

JAYAPURA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di tengah tekanan ekonomi global. Salah satubta berkaitan dengan usulan rasionalisasi agar anggaran lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara. Rencana efisiensi anggaran sebagai respon terhadap eskalasi di Timur Tengah sedang dilakukan pemerintah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap di bawah 3%.

Efisiensi program prioritas pemerintah termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) terus didorong oleh sebagian pihak tak terkecuali pengamat ekonomi, dengan tujuan untuk menjaga defisit anggaran dalam memenuhi kebutuhan energi terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tidak langkah.

Meskipun demikian, pemerintah menegaskan tidak akan memangkas anggaran dari program-program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dengan alasannya program-program unggulan ini dinilai sebagai investasi jangka panjang.

Baca Juga :  Bermodalkan Tekat dan Kerja Keras, Kini Mampu Produksi Lebih 1.000  Bungkus

Sementara di satu sisi lonjakan harga BBM dampak eskalasi di Timur Tengah berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran subsidi hingga Rp 210 triliun.

Hal ini dijelaskan Pengamat Ekonomi Kampus STIE Port Numbay Jayapura Dr. John Agustinus, SE., MM kepada Cenderawasih Pos, Kamis (26/3). Kondisi ini menurutnya dapat terjadi jika pemerintah menyerap seluruh kenaikan harga minyak untuk mencegah perubahan harga BBM.

JAYAPURA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di tengah tekanan ekonomi global. Salah satubta berkaitan dengan usulan rasionalisasi agar anggaran lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara. Rencana efisiensi anggaran sebagai respon terhadap eskalasi di Timur Tengah sedang dilakukan pemerintah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap di bawah 3%.

Efisiensi program prioritas pemerintah termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) terus didorong oleh sebagian pihak tak terkecuali pengamat ekonomi, dengan tujuan untuk menjaga defisit anggaran dalam memenuhi kebutuhan energi terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tidak langkah.

Meskipun demikian, pemerintah menegaskan tidak akan memangkas anggaran dari program-program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dengan alasannya program-program unggulan ini dinilai sebagai investasi jangka panjang.

Baca Juga :  Pilpres dan Pileg dari Dana APBN, Pemprov Papua Fokus di Pilkada

Sementara di satu sisi lonjakan harga BBM dampak eskalasi di Timur Tengah berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran subsidi hingga Rp 210 triliun.

Hal ini dijelaskan Pengamat Ekonomi Kampus STIE Port Numbay Jayapura Dr. John Agustinus, SE., MM kepada Cenderawasih Pos, Kamis (26/3). Kondisi ini menurutnya dapat terjadi jika pemerintah menyerap seluruh kenaikan harga minyak untuk mencegah perubahan harga BBM.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya