Sebab dalam APBN 2026, subsidi bahan bakar diberikan berdasarkan asumsi harga minyak dunia di kisaran US$ 70 per barel, sedangkan saat ini sudah mencapai US$ 100 per barel.
“Setiap kenaikan harga US$ 1 per barel di atas asumsi APBN tadi, pemerintah berpotensi menggelontorkan tambahan belanja subsidi hingga Rp 7 triliun. Untuk itu pemerintah perlu mengatur siasat anggaran belanja berdasarkan skala prioritas,” paparnya.
Prioritas efisiensi sebut John, seharusnya bersumber dari anggaran program Kementerian atau Lembaga. Jika, tidak cukup, suka tidak suka harus melakukan pemangkasan dari program-program prioritas Presiden yakni dari anggaran program MBG ataupun Kopdes. Namun, kenyataannya pemerintah benar-benar tidak ingin memangkas anggaran dari program MBG dan Kopdes. Karena itu pemerintah di sarankan untuk bisa memperketat penyaluran bahan bakar subsidi harus tepat sasaran.
“Penekanannya adalah subsidi tidak dikurangi tetapi focus pada tepat sasaran harus dilakukan. Seperti Pertalite itu harusnya hanya untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin, ini wajib diberlakukan dengan ketat,” ulasnya.
Kemudian gas LPG 3 kg, wajib diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu dan bagi masyarakat yang mampu tidak diperkenankan mendapatkan.
Selanjutnya efisiensi difokuskan pada belanja yang kurang berdampak, termasuk perjalanan dinas luar negeri yang kini diperketat untuk menghemat anggaran negara. Selain itu ia berharap seluruh kementerian dan lembaga menyiapkan opsi pemangkasan serta menunda program tambahan guna menjaga stabilitas APBN di tengah potensi kenaikan harga minyak dunia.
“Mengurangi belanja-belanja yang tidak efektif atau kurang berdampak itu direalokasi, agar program yang produktif, berdampak dan membantu meringankan beban masyarakat Itu yang diutamakan,” sarannya.
Meski program MBG dan Kopdes dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Tetapi di sisi lain, kata John, tekanan anggaran akibat subsidi energi membuat ruang fiskal semakin terbatas.
