Majelis Rakyat Papua (MRP) akhirnya angkat bicara menanggapi aksi demonstrasi yang digelar oleh massa di Abepura, Senin (27/10), terkait pemusnahan burung Cenderawasih oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua pekan lalu.
Dalam aksi tersebut, massa tidak sempat membacakan pernyataan sikap lantaran tak ada satu pun perwakilan MRP yang hadir menemui mereka di lokasi demonstrasi. Massa kemudian berencana melakukan aksi lanjutan atau jilid II dalam waktu dekat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II MRP, Max Ohee, menegaskan bahwa menemui pendemo di lapangan bukan merupakan kewenangan MRP.
Menurutnya, MRP adalah lembaga kultur yang berfokus pada urusan adat dan budaya, bukan lembaga eksekutif maupun legislatif yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap aksi massa.
“Menemui pendemo di lokasi aksi bukan kewenangan kami. Dalam kapasitasnya, MRP adalah lembaga kultur yang mengurusi lembaga adat. Sementara aksi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa itu bukan ranah kami untuk turun menemui mereka. Yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah atau DPR Papua (DPRP),” tegas Max Ohee saat dikonfirmasi, Senin (27/10).
Ia menjelaskan, apabila ada aspirasi yang ingin disampaikan kepada MRP, massa aksi dapat menugaskan satu atau dua orang perwakilan untuk mengantar surat tuntutan tersebut langsung ke kantor MRP. “Bukan kami yang datang menemui mereka. Secara aturan, tanggung jawab menemui massa aksi itu ada pada pemerintah daerah atau DPRP,” ujarnya.
Terkait persoalan pemusnahan mahkota Cenderawasih oleh BKSDA Papua yang memicu gelombang protes masyarakat adat, MRP, kata Ohee, telah mengambil sejumlah langkah konkret. Langkah pertama, MRP telah menerima kunjungan masyarakat adat yang menyampaikan aspirasi mereka. Aspirasi tersebut kemudian dibahas kemudian direkomendasi secara resmi kepada Gubernur Papua.
Majelis Rakyat Papua (MRP) akhirnya angkat bicara menanggapi aksi demonstrasi yang digelar oleh massa di Abepura, Senin (27/10), terkait pemusnahan burung Cenderawasih oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua pekan lalu.
Dalam aksi tersebut, massa tidak sempat membacakan pernyataan sikap lantaran tak ada satu pun perwakilan MRP yang hadir menemui mereka di lokasi demonstrasi. Massa kemudian berencana melakukan aksi lanjutan atau jilid II dalam waktu dekat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II MRP, Max Ohee, menegaskan bahwa menemui pendemo di lapangan bukan merupakan kewenangan MRP.
Menurutnya, MRP adalah lembaga kultur yang berfokus pada urusan adat dan budaya, bukan lembaga eksekutif maupun legislatif yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap aksi massa.
“Menemui pendemo di lokasi aksi bukan kewenangan kami. Dalam kapasitasnya, MRP adalah lembaga kultur yang mengurusi lembaga adat. Sementara aksi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa itu bukan ranah kami untuk turun menemui mereka. Yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah atau DPR Papua (DPRP),” tegas Max Ohee saat dikonfirmasi, Senin (27/10).
Ia menjelaskan, apabila ada aspirasi yang ingin disampaikan kepada MRP, massa aksi dapat menugaskan satu atau dua orang perwakilan untuk mengantar surat tuntutan tersebut langsung ke kantor MRP. “Bukan kami yang datang menemui mereka. Secara aturan, tanggung jawab menemui massa aksi itu ada pada pemerintah daerah atau DPRP,” ujarnya.
Terkait persoalan pemusnahan mahkota Cenderawasih oleh BKSDA Papua yang memicu gelombang protes masyarakat adat, MRP, kata Ohee, telah mengambil sejumlah langkah konkret. Langkah pertama, MRP telah menerima kunjungan masyarakat adat yang menyampaikan aspirasi mereka. Aspirasi tersebut kemudian dibahas kemudian direkomendasi secara resmi kepada Gubernur Papua.
