Friday, March 29, 2024
26.7 C
Jayapura

Janji Tindak Lanjuti Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Papua

TATAP MUKA: Presiden RI H. Ir Joko Widodo saat bertatap muka dengan Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah  dan tokoh masyarakat Pegunungan Tengah Papua di Hotel Grand Baliem, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (28/10). ( FOTO : Denny/Cepos) 

WAMENA-Kunjungan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo ke Wamena nampaknya menjadi berkah tersendiri bagi Pegunungan Tengah Papua. 

Pasalnya saat diusulkan Pegunungan Tengah menjadi provinsi baru, Presiden Jokowi langsung merespon dengan berjanji menindaklanjuti secara khusus usulan pemekaran di wilayah Pegunungan Tengah Papua tersebut.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa usulan untuk pemekaran wilayah Pegunungan Tengah Papua menjadi provinsi baru akan akan ditindak lanjuti secara khusus. Meskipun masih ada 183 usulan dari semua daerah yang ada di Indonesia untuk membentuk daerah pemekaran baru pada masa masih berlakunya monotorium.

“Khusus untuk usulan provinsi Pegunungan Tengah Papua akan saya tindak lanjuti. Meskipun  ada 183 usulan yang diajukan di meja saya. Namun pengusulan yang diterima dari Pegunungan Tengah Papua akan menjadi pekerjaan rumah bagi saya. Setelah saya pulang dari Wamena,”tegasnya saat pertemuan dengan tokoh masyarakat dan Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua Befa Yigibalom di Hotel Grand Baliem Wamena Senin (28/10)

Presiden juga menyampaikan jika sebenarnya ia telah melakukan moratorium. Dimana tak ada pemekaran di seluruh Indonesia. Karena ada 183 usulan pemekaran baik itu provinsi, kabupaten dan kota, begitu dibuka satu yang lain pastinya mengantri di depan kantornya setiap hari. Tapi pengusulan yang diterima untuk membentuk Provinsi Pegunungan tengah Papua akan dikaji secara khusus karena melihat tingkat kesulitan yang tinggi.

“Penduduk Indonesia yang terakhir terdata sampai dengan saat ini, 267 juta jiwa. Ini jumlah yang tidak sedikit, kalau dilihat kuota kabupaten yang kita miliki 514  kota/kabupaten juga bukan jumlah yang sedikit, mengelola negara sebesar ini memang memerlukan kearifan –kearifan,” jelas Jokowi.

Baca Juga :  Pj. Gubernur Papua Tengah Masuk Nominasi Wanita Inspiratif Terbaik 2023

Sebelumnya Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalom menyampaikan jika usulan untuk membentuk provinsi baru ini bukan hanya keinginan dari bupati-bupati yang ada di pegunungan tengah Papua, tetapi ini keinginan masyarakat di seluruh pegunungan tengah Papua agar pembangunan yang dilakukan ini merata di setiap kabupaten.

“Melihat tingkat kesulitan yang tinggi di wilayah Pegunungan Tengah Papua untuk melakukan pembangunan maka perlu dibentuk daerah pemekaran baru yakni Provinsi Pegunungan Tengah Papua. Agar pembangunan yang dilakukan pemerintah ini merata,”jelasnya di depan Presiden RI yang didampingi Mendagri, Mentri PUPR, Menteri Perhubungan, Panglima TNI, Plt Kapolri dan Bupati Jayawijaya.

Befa Yigibalom juga menyampaikan jika Wamena merupakan rumah bagi Pegunungan Tengah Papua. Untuk itu, kejadian yang terjadi di Wamena akan berdampak pada wilayah kabupaten Lainnya yang ada di Pegunungan Tengah Papua.

Befa Yigibalom juga menyatakan akan menghimpun seluruh bupati di Pegunungan tengah Papua untuk melakukan perdamaian bersama dengan masyarakat.

“kita akan membuat pesta besar untuk perdamaian dan memulihkan kembali Kabupaten Jayawijaya ini bersama dengan seluruh masyarakat untuk saling berdamai menyelesaikan masalah yang terjadi di Wamena,”beber Befa. 

Baca Juga :  Nabire Sah, Pilkada 2020 Tersisa Yalimo

Sementara itu usai meresmikan Jembatan Youtefa, mantan Wali Kota Solo ini mengaku dirinya selalu mendengarkan setiap aspirasi dari masyarakat.

“Sewaktu saya ke Wamena, sudah disampaikan kepada saya aspirasi itu. Sehingga dari aspirasi itulah akan kita tindak lanjuti,” ucapnya. 

Yang jelas lanjut Jokowi, hingga hari ini masih moratorium untuk pemekaran. “Tapi aspirasi yang tadi disampaikan kepada saya segera saya tindak lanjuti,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan komitmen pemerintah pusat untuk Papua yakni terkait dengan pembangunan infrastruktur dan juga pendidikan, akan terus dikejar.

“Sehingga Indonesia bagian timur, barat dan tengah memiliki sebuah kesamaan. Pembangunan diprioritaskan,” ucapnya.

Terkait dengan pemekaran sebelumnya lima kepala daerah di Provinsi Papua menargetkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tabi akan terealisasi pada tahun 2020.

Kelima daerah tersebut yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom dan  Mamberamo Raya.

Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Mathius Awoitauw mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah memberikan respon pembentukan DOB Provinsi Papua Tabi. Menurutnya, pembentukan Provinsi Papua Tabi telah diperjuangkan sejak tahun 2012 silam.

Dimana pembentukan Provinsi Papua Tabi merupakan aspirasi dari masyarakat bawah. Bukan dari kepala daerah maupun pemerintah kabupaten. Pembentukan Provinsi Papua Tabi tersebut terlepas dari kedatangan 61 tokoh Papua yang di Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 September lalu. (jo/fia/nat)

(jo/fia/nat)

TATAP MUKA: Presiden RI H. Ir Joko Widodo saat bertatap muka dengan Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah  dan tokoh masyarakat Pegunungan Tengah Papua di Hotel Grand Baliem, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (28/10). ( FOTO : Denny/Cepos) 

WAMENA-Kunjungan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo ke Wamena nampaknya menjadi berkah tersendiri bagi Pegunungan Tengah Papua. 

Pasalnya saat diusulkan Pegunungan Tengah menjadi provinsi baru, Presiden Jokowi langsung merespon dengan berjanji menindaklanjuti secara khusus usulan pemekaran di wilayah Pegunungan Tengah Papua tersebut.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa usulan untuk pemekaran wilayah Pegunungan Tengah Papua menjadi provinsi baru akan akan ditindak lanjuti secara khusus. Meskipun masih ada 183 usulan dari semua daerah yang ada di Indonesia untuk membentuk daerah pemekaran baru pada masa masih berlakunya monotorium.

“Khusus untuk usulan provinsi Pegunungan Tengah Papua akan saya tindak lanjuti. Meskipun  ada 183 usulan yang diajukan di meja saya. Namun pengusulan yang diterima dari Pegunungan Tengah Papua akan menjadi pekerjaan rumah bagi saya. Setelah saya pulang dari Wamena,”tegasnya saat pertemuan dengan tokoh masyarakat dan Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua Befa Yigibalom di Hotel Grand Baliem Wamena Senin (28/10)

Presiden juga menyampaikan jika sebenarnya ia telah melakukan moratorium. Dimana tak ada pemekaran di seluruh Indonesia. Karena ada 183 usulan pemekaran baik itu provinsi, kabupaten dan kota, begitu dibuka satu yang lain pastinya mengantri di depan kantornya setiap hari. Tapi pengusulan yang diterima untuk membentuk Provinsi Pegunungan tengah Papua akan dikaji secara khusus karena melihat tingkat kesulitan yang tinggi.

“Penduduk Indonesia yang terakhir terdata sampai dengan saat ini, 267 juta jiwa. Ini jumlah yang tidak sedikit, kalau dilihat kuota kabupaten yang kita miliki 514  kota/kabupaten juga bukan jumlah yang sedikit, mengelola negara sebesar ini memang memerlukan kearifan –kearifan,” jelas Jokowi.

Baca Juga :  Akibat Miras, Kakak Tega Habisi Nyawa Adik Kandung

Sebelumnya Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalom menyampaikan jika usulan untuk membentuk provinsi baru ini bukan hanya keinginan dari bupati-bupati yang ada di pegunungan tengah Papua, tetapi ini keinginan masyarakat di seluruh pegunungan tengah Papua agar pembangunan yang dilakukan ini merata di setiap kabupaten.

“Melihat tingkat kesulitan yang tinggi di wilayah Pegunungan Tengah Papua untuk melakukan pembangunan maka perlu dibentuk daerah pemekaran baru yakni Provinsi Pegunungan Tengah Papua. Agar pembangunan yang dilakukan pemerintah ini merata,”jelasnya di depan Presiden RI yang didampingi Mendagri, Mentri PUPR, Menteri Perhubungan, Panglima TNI, Plt Kapolri dan Bupati Jayawijaya.

Befa Yigibalom juga menyampaikan jika Wamena merupakan rumah bagi Pegunungan Tengah Papua. Untuk itu, kejadian yang terjadi di Wamena akan berdampak pada wilayah kabupaten Lainnya yang ada di Pegunungan Tengah Papua.

Befa Yigibalom juga menyatakan akan menghimpun seluruh bupati di Pegunungan tengah Papua untuk melakukan perdamaian bersama dengan masyarakat.

“kita akan membuat pesta besar untuk perdamaian dan memulihkan kembali Kabupaten Jayawijaya ini bersama dengan seluruh masyarakat untuk saling berdamai menyelesaikan masalah yang terjadi di Wamena,”beber Befa. 

Baca Juga :  Pj. Gubernur Papua Tengah Masuk Nominasi Wanita Inspiratif Terbaik 2023

Sementara itu usai meresmikan Jembatan Youtefa, mantan Wali Kota Solo ini mengaku dirinya selalu mendengarkan setiap aspirasi dari masyarakat.

“Sewaktu saya ke Wamena, sudah disampaikan kepada saya aspirasi itu. Sehingga dari aspirasi itulah akan kita tindak lanjuti,” ucapnya. 

Yang jelas lanjut Jokowi, hingga hari ini masih moratorium untuk pemekaran. “Tapi aspirasi yang tadi disampaikan kepada saya segera saya tindak lanjuti,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan komitmen pemerintah pusat untuk Papua yakni terkait dengan pembangunan infrastruktur dan juga pendidikan, akan terus dikejar.

“Sehingga Indonesia bagian timur, barat dan tengah memiliki sebuah kesamaan. Pembangunan diprioritaskan,” ucapnya.

Terkait dengan pemekaran sebelumnya lima kepala daerah di Provinsi Papua menargetkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tabi akan terealisasi pada tahun 2020.

Kelima daerah tersebut yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom dan  Mamberamo Raya.

Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Mathius Awoitauw mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah memberikan respon pembentukan DOB Provinsi Papua Tabi. Menurutnya, pembentukan Provinsi Papua Tabi telah diperjuangkan sejak tahun 2012 silam.

Dimana pembentukan Provinsi Papua Tabi merupakan aspirasi dari masyarakat bawah. Bukan dari kepala daerah maupun pemerintah kabupaten. Pembentukan Provinsi Papua Tabi tersebut terlepas dari kedatangan 61 tokoh Papua yang di Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 September lalu. (jo/fia/nat)

(jo/fia/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya