JAYAPURA – Semangat DPR Papua untuk bisa segera action menjalankan fungsi kedewanan dengan lebih dulu membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) tak berjalan mulus. Sidang atau rapat paripurna DPR Papua dengan agenda penetapan pendistribusian anggota fraksi ke dalam AKD, Selasa (28/1) kemarin, justru berlangsung tegang. Ini karena terjadi tarik ulur antara pimpinan sidang dengan dua fraksi yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi Gabungan 2.
Pasalnya keduanya belum merampungkan daftar nama-nama anggota yang akan didistribusikan sehingga tak bisa dilakukan penetapan. Bahkan Yulianus Rumboirussy selaku pimpinan sidang harus menskors agenda rapat dua kali untuk menunggu keputusan dari dua fraksi tadi.
Fraksi Demokrat sendiri belum mengajukan daftar yang akan didistribusikan ke alat kelengkapan dewan sedangkan Fraksi Gabungan 2 sudah menyerahkan namun saat akan sidang dimulai justru memilih untuk menarik kembali.
Tak hanya itu dari Fraksi Demokrat sendiri tak semuanya hadir. Hanya ada lima orang yang mengikuti sidang. “Saya pikir kita patut menghargai anggota yang lain. Ada pekerjaan yang harus segera dikerjakan dan ini akan sulit jika belum ada alat kelengkapan dewan,” kata Rumboirussy saat menskors sidang.
Apalagi menurutnya sidang sempat tertunda untuk memberi waktu kepada Partai Demokrat yang sempat meminta agar sidang hari Jumat ditunda ke hari Selasa. “Nah disaat waktunya sudah diikuti malah belum semua dirampungkan,” kata Rumboirussy.
Ia juga meminta kesepakatan 8 fraksi apakah tetap melanjutkan sidang atau ditunda dan ternyata 5 fraksi meminta melanjutkan. Di sini Rumboirussy sempat bersitegang dengan Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Thomas Sondegau dan terjadi saling bantah. “Kami minta pimpinan sidang lengkap baru kami akan hadir dan selesaikan daftarnya. Ini bicara kebersamaan dan pendapat kami tolong dihormati,” teriak Thomas.
Mendengar ini Rumboirussy mengatakan bahwa seharusnya Fraksi Gabungan 2 dan Fraksi Demokrat juga menghargai anggota lain yang ingin menuntaskan agenda ini. Skors kedua yang disepakati hanya 30 menit juga akhirnya molor menjadi satu jam lebih dan itupun belum sepenuhnya tuntas.
Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw mengatakan sudah menghubungi semua pimpinan via telepon untuk mengingatkan agenda sidang. “Silakan masyarakat yang menilai siapa yang mau kerja dan siapa yang justru terkesan mengulur-ulur. Sebab kami sudah hubungi dan sepakati soal agenda rapat ini,” katanya.
Dikatakan, pihaknya diutus untuk bekerja dan sejak Januari sudah mulai bekerja. DPR Papua diakuinya merupakan lembaga politik, namun ada etika yang harus dipegang. Apalagi dalam sidnag kemarin sudah diskors sebanyak dua kali dan dilakukan penundaan begitu lama untuk memberi waktu yang cukup kepada semua fraksi menyelesaikan pendistribusian dengan baik. Namun dalam perjalanan ada perubahan keanggotaan fraksi. Partai Berkarya ,emurutnya yang sebelumnya bergabung dengan Fraksi NasDem berpindah ke Partai Demokrat. Itupun pihaknya memberikan ruang karena ada surat, walaupun dianggap aneh karena ada dua surat yang berbeda.
“Kami garisbawahi karena ada kejanggalan. Ini biar masyarakat juga tahu mengapa prosesnya lama dan siapa yang meminta ditunda. Memang ada tiga fraksi yang meminta ditunda dan kami hargai. Tapi dihari yang sudah ditentukan ternyata belum siap juga,” kata Johny.
Ia juga menjelaskan soal apa yang menjadi alasan Thomas Sondegau yang meminta pimpinan harus lengkap. “Tak ada aturan pimpinan harus lengkap, pimpinan satu atau dua juga tetap bisa memimpin sidang dan pimpinan sifatnya kolektif dan tidak harus menunggu,” imbuhnya.
Dari pantauan Cenderawasih Pos di gedung DPR Papua, hingga tadi malam sidang masih berlangsung. (ade/nat)
